Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Ekonomi & Bisnis
Konsekuensi Jika 20 Persen Anggaran Dana Desa Dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis
TEMPO BISNIS
| 10 jam yang lalu
4 0 0
0
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengkritisi rencana pemerintah menyalurkan 20 persen dari 71 triliun anggaran desa ke program makan bergizi gratis (MBG). “Meski terlihat mulia tapi dalam beberapa aspek, justru dapat menimbulkan dampak negatif yang mengancam hilangnya ekonomi dan sosial desa,” ujar Achmad kepada Tempo pada Jumat, 10 Januari 2024.
Achmad menjelaskan beberapa konsekuensi yang akan muncul dari kebijakan tersebut. Pertama, pengalokasian anggaran tersebut akan mengganggu program pembangunan infrastruktur desa. Menurutnya, dana desa yang biasanya digunakan untuk membangun fasilitas seperti jalan, irigasi, pasar, fasilitas dan lain sebagainya jadi berkurang. “Padahal infrastruktur berperan penting dalam mendorong produktivitas masyarakat desa, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan,” tuturnya.
Dampak berikutnya, kebijakan semacam itu akan mematikan kemandirian masyarakat karena membuat warga bergantung pada bantuan pemerintah. Buntutnya, mengurangi semangat dan inisiatifnya untuk bekerja.
“Sebagai contoh alih-alih mendorong petani lokal untuk meningkatkan produksi pangan mereka, program ini justru dapat menciptakan situasi di mana masyarakat lebih mengandalkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka,” ucap Achmad.
Menurutnya, hal itu juga bertentangan dengan tujuan utama dana desa yang ingin memberdayakan masyarakat. Achmad mengumpamakan program tersebut seperti membiasakan diri menerima upah tanpa bekerja. “Dengan kata lain, program ini bisa dianggap memberikan 'ikan' alih-alih 'kail' kepada masyarakat desa,” tuturnya.
Konsekuensi lainnya, yaitu berkurangnya dukungan terhadap ekonomi lokal. Dana Desa yang selama ini digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan jadi berkurang.
Padahal menurutnya, tanpa bantuan makan gratis, masyarakat bisa memenuhi gizinya sendiri jika mereka bisa meningkatkan produksi dan pendapatan. “Memberikan makanan bergizi gratis memang dapat memberikan manfaat secara langsung, namun tidak menjamin bahwa masyarakat desa akan memiliki akses berkelanjutan terhadap makanan bergizi setelah program ini selesai,” tuturnya.
Ekonom UPN Veteran itu menyarankan pemerintah menggunakan anggaran untuk bantuan modal kepada kelompok masyarakat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika memang tujuan untuk ketahanan pangan. “Masyarakat bisa memproduksi makanan bergizi, seperti peternakan ayam, mengolah ikan, atau mengolah hasil pertanian,” ujar dia menjelaskan.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa paling tidak mencakup 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (BMG) pada tahun 2025.
“Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” ucap Yandri usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, sebagaimana dikutip Antara, Sabtu, 4 Januari 2025.
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!