Pemerintah berencana mengirim para lulusan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke daerah transmigrasi demi terlaksananya transformasi pertanian tradisional ke modern.

Sebab, para alumni LPDP memang memiliki kewajiban 2N+1 ke daerah transmigrasi sebagai bagian dari strategi transmigrasi patriot yang tengah dikembangkan. Adapun 2N+1 adalah masa pengabdian yang wajib dipenuhi penerima beasiswa, yakni dua kali masa studi ditambah satu tahun secara berturut-turut.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan pemerintah akan mengutamakan mengirim orang-orang terdidik dan terlatih ke daerah transmigrasi, bukan lagi mereka yang tidak memiliki keterampilan.

"Kami tidak lagi mengirim orang-orang yang tidak terampil dan tidak terdidik ke daerah transmigrasi, tetapi kita berharap yang dikirim ke daerah transmigrasi adalah orang-orang yang terdidik dan betul-betul terlatih," katanya dikutip dari Antara, Jumat (10/1).

Menurutnya, lulusan LPDP dinilai sangat tepat untuk dipilih ke daerah transmigrasi. Lagipula, mereka memang memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada negara.

"Sehingga kolaborasi ini kita harapkan juga nanti seiring, sejalan. Kami juga sedang mengejar program-program yang terkait dengan hal itu," ujarnya.

Kementerian Transmigrasi telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) soal pengiriman lulusan LPDP ini sebagai dukungan untuk mewujudkan swasembada pangan.

Iftitah menuturkan pihaknya secara prinsip memiliki kesamaan visi bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Sehingga para transmigran dan kaum petani tidak lagi dianggap sebagai warga kelas dua, tetapi insyaallah menjadi soko guru dari pembangunan nasional secara keseluruhan," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong petani transmigran untuk melakukan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern guna meningkatkan produktivitas pertanian sehingga mewujudkan swasembada pangan.

"Kita membangun klaster pertanian (bersama transmigran), membangun episentrum ekonomi baru di desa, yaitu klaster pertanian modern, transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," kata Amran.

Untuk mendukung kebijakan ini, Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun fasilitas perumahan bagi petani transmigran, sedangkan Kementan akan mencetak sawah dengan fasilitas alat dan mesin pertanian modern untuk digunakan para transmigran.

"Sehingga masyarakat yang hadir, seperti dikatakan Pak Menteri Transmigrasi, petani dan juga transmigrasi ini lebih sejahtera daripada saat dia tinggalkan kampung halamannya," jelasnya.