TEMPO.CO, Jakarta - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kembali melanda di sejumlah daerah di Indonesia. Penyakit menular yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, babi, kerbau ini melonjak sejak Desember 2024 lalu.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Rochadi Tawaf mengatakan, wabah ini bermula sejak pemerintah melonggarkan aturan impor dari berbasis negara menjadi berbasis zona pada 2016. Sapi-sapi dari zona bebas PMK diperbolehkan masuk Indonesia, meski penyakit itu masih merebak di bagian lain dari negara asal.

Sayangnya, vaksinasi terhadap sapi-sapi itu belum dilakukan secara berkelanjutan. "Vaksinasi harus kontinyu. Enggak bisa sekali vaksin selesai," ujar pengajar Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Januari 2025.

Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) mencatat, pada 28 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025, sapi yang terjangkit PMK mencapai 14.630 ekor. Dari jumlah itu, 123 ekor di antaranya mengalami pemotongan paksa, sementara 338 sisanya mati.

Kasus PMK dilaporkan terjadi 7 provinsi, 50 kabupaten/kota, 152 kecamatan, dan 286 desa. Dalam sehari, sapi yang terjangkit PMK naik hingga ratusan ekor. Pada 9 Januari 2025 misalnya, bertambah 349 ekor sapi yang tertular.

Dari sumber yang sama, pemerintah telah berupaya mengendalikan PMK dengan menyediakan vaksinasi hingga 32.617 dosis, pengobatan terhadap 10.530 ekor sapi, disinfeksi di 605 lokasi, investigasi di 320 lokasi, dan edukasi di 1.075 lokasi. Pengendalian ini dilakukan pemerintah di 12 provinsi, 72 kabupaten/kota, 403 kecamatan, dan 773 desa.

Berdasarkan intensitas penyebaran PMK, pemerintah juga membagi wilayah di Indonesia menjadi tiga zona, yakni zona pemberantasan, zona pengendalian, dan zona pencegahan.

Zona pemberantasan terletak di Provinsi Lampung, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Zona pengendalian terletak di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Seddangkan zona pencegahan terletak di Pulau Nusa Tenggara Timur, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

Di zona pemberantasan dan pengendalian, pemerintah akan mengadakan upaya vaksinasi. Tahun ini, vaksinasi ditargetkan pemerintah mencapai 6,73 juta dosis di zona pengendalian, sedangkan di zona pemberantasan sebesar 13 juta dosis.

Sebelumnya, World Organisation for Animal Health (WOAH) sempat menyatakan Indonesia bebas wabah PMK pada 1990. Saat itu, pemerintah menggelontorkan dana US$ 1,66 miliar untuk memberantas PMK pada 1983-1988. Namun rekor bebas PMK itu musti gugur tatkala wabah PMK muncul lagi sejak April 2022. Pemerintah menduga virus PMK berasal dari impor hewan selundupan, tapi ada juga dugaan virus ini muncul selepas pelonggaran aturan impor.