TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG disebut tidak cukup jika hanya memakai Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025 yang sudah disepakati sebelumnya. Namun, angka tersebut diklaim tidaklah cukup untuk membiayai program MBG hingga Desember 2025. 

Awalnya angka Rp 71 triliun sebelumnya ditetapkan oleh pemerintahan kabinet Presiden Jokowi. Namun, menurut Dewan Pakar Tim Pemenangan Prabowo-Gibran saat itu, Drajad Wibowo, ada kemungkinan anggaran tersebut naik dengan syarat.

Syaratnya adalah pendapatan negara juga bisa meningkat karena, menurut dia, kunci dari pertumbuhan negara pada 2025 berasal dari pendapatan. Penerimaan negara pada tahun depan ditargetkan Rp 3.005 triliun.

Menurut Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, memang ada rencana peningkatan anggaran program MBG. Dana Rp 71 triliun tersebut rencananya akan dinaikkan hingga berkali-kali lipat. 

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun setahun ketika program ini menyasar 80 juta penerima manfaat," ujar Budi dalam keterangannya saat memberi sambutan pada Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi, pada Jumat, 10 Januari 2025. 

Budi mengeklaim peningkatan anggaran itu bisa mendukung program MBG yang dianggap menjadi investasi jangka panjang untuk Indonesia emas tahun 2045. Selain itu, Budi berujar program MBG bisa memacu koperasi-koperasi dalam meningkatkan kegiatan dan usahanya. 

Ia memastikan saat ini ada 1.332 koperasi di Indonesia yang siap memasok kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging dan buah. Budi mendesak setidaknya 200 koperasi bisa menjadi penghubung untuk menyalurkan produk antarkoperasi yang lain. 

"Kami juga mendorong untuk melakukan penguatan sistem rantai pasok yang efisien dan terintegrasi mulai dari petani hingga konsumen untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan," ujarnya menambahkan. 

Menurut Budi partisipasi koperasi dalam program MBG secara otomatis akan membuat skala usaha koperasi itu meningkat. Lewat naiknya kapasitas usaha maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota terutama petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha kecil.

Hal serupa diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas. Zulhas menyebut anggaran Rp71 triliun  yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.

Dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Zulhas menyebut anggaran sebesar Rp71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. “Sekarang Rp71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata Ketua Umum PAN itu pada Selasa 7 Januari 2025.

Zulhas menambahkan, jika program MBG  ingin dijalankan secara penuh selama satu tahun dari Januari hingga Desember, maka diperlukan anggaran mencapai Rp420 triliun. “Bayangkan, belanja makanan sebesar itu setiap tahun. Ini tentu memerlukan upaya yang sangat besar,” tambahnya.

Tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun yang diajukan pada Juni mendatang direncanakan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis dari Juli hingga Desember 2025. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga berencana menambah jumlah anak penerima manfaat.

Karunia Putri, Hanaa Septiana, dan Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Menilik Kalkulasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Tak Cukup Rp 71 Triliun