Koordinator Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Sandi Martapraja mengklaim dana pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang, Banten, merupakan kerja gotong royong dan patungan warga.

Kendati demikian, ia mengakui tidak tahu berapa besar biaya untuk membangun pagar sepanjang 30 km tersebut. Sebab, tidak ada rincian pasti soal total biaya yang dibutuhkan membangun pagar itu. 

"Waduh, kalau untuk waktu itu (total biaya) saya belum sampai ke situ ya. Saya hanya coba memberikan informasi, gitu kan," ungkapnya saat dihubungi media, Senin (13/1).

Yang jelas, soal sumber dana pembangunan, Sandi menyebut inisiatif tersebut berawal dari solidaritas warga di desa-desa tertentu. Ia tak menjawab jelas desa mana saja yang terlibat patungan membangun pagar sepanjang itu.

"Ya, swadaya masyarakat, masyarakat ini kan banyak ya dan itu sih enggak satu-dua masyarakat kemudian membangun yang katanya panjangnya 30 km itu. Kan enggak, jadi mungkin ya, mungkin, kita juga masih terus menelusuri, mungkin tadinya satu kelompok di sebuah desa lalu kemudian, nah masyarakat yang lain ke-trigger mungkin untuk membangun objek serupa gitu," imbuhnya.

Adapun soal jumlah kontribusi patungan yang diberikan masyarakat, Sandi menyatakan bahwa tidak ada nominal khusus yang dipatok.

Ketika ditanya lebih jauh apakah dana yang digunakan benar-benar berasal dari masyarakat setempat, Sandi kembali menegaskan itu hasil patungan warga. Namun, ia paham jika publik meragukan kemampuan masyarakat untuk membangun pagar laut sepanjang 30 km itu.

"Iya, patungan lah gitu kali. Ya memang kalau kata kuncinya itu 30 km pagar, masyarakat, lalu di dalam kepala kita, masyarakat mana mampu bikin pagar 30 km panjangnya? Itu kan tuh framing. Ini kan bahaya, gitu. Tapi coba deh, kalau kemudian itu saatnya dibangun dengan saling bergotong-royong, patungan dan segala macam," katanya.

Sandi menyebut niat masyarakat membangun pagar tersebut kemungkinan besar dilandasi oleh tujuan yang baik. Namun, ia menduga perhatian publik yang besar terhadap proyek tersebut telah membuat masyarakat takut untuk mengaku secara terang-terangan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

"Mungkin itu niatnya baik, dengan adanya viral itu dan segala macam gitu kan, akhirnya masyarakat ini kan takut jadinya kan. Enggak mau lah pasti dia bicara, saya yang bangun dan segala macam, gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, di tengah upaya KKP membongkar dalang pembuat pagar bambu setinggi 6 meter itu, warga Pantura tiba-tiba membuat pengakuan. JRP mengklaim pagar laut tersebut merupakan ulah mereka.

Sandi mengatakan pagar itu dibangun oleh masyarakat setempat yang merupakan perkumpulan nelayan. Tujuannya adalah mitigasi bencana tsunami dan abrasi.

"Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi," kata Sandi di Tangerang, Sabtu (11/1), dikutip dari Antara.

"Kedua, mencegah abrasi, mencegah pengikisan tanah di wilayah pantai yang dapat merugikan ekosistem dan permukiman. Kemudian mitigasi ancaman tsunami, meski tidak bisa sepenuhnya menahan tsunami," bebernya.

Akan tetapi, klaim JRP itu bertentangan dengan nelayan lain di pesisir laut. Laporan warga yang resah juga menjadi titik awal pemerintah bergerak.

Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.

"Kaget sih, 'Loh ini untuk apa? Semua juga kaget di sini nelayan. Ini untuk apa nih?'," kata salah satu nelayan yang namanya disamarkan demi alasan keamanan saat ditemui CNNIndonesia.com di lokasi, Jumat (10/1).

Nelayan itu mengatakan pagar bambu tersebut dipasang oleh warga luar desa menggunakan kapal nelayan. Pemasangan dilakukan pada pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB, rutin setiap hari.

KKP pun sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis (9/1). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.