Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membatasi gaji pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater minimal Rp3 juta per bulan.

Selain itu, OJK juga akan mengatur pengguna layanan paylater minimal 18 tahun atau sudah menikah.

Hal itu bakal tertuang dalam aturan baru yang tengah digodok.

"Pokok-pokok pengaturan ini mencakup, antara lain pembiayaan PP BNPL hanya diberikan kepada nasabah/debitur dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan memiliki pendapatan minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan," ujar Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Ismail mengungkapkan alasan OJK memperketat kriteria pengguna paylater adalah untuk menguatkan perlindungan konsumen dan masyarakat serta mengantisipasi potensi terjadinya jebakan utang (debt trap) bagi pengguna paylater yang tidak memiliki literasi keuangan yang cukup memadai.

Selain itu, langkah ini juga sekaligus dalam rangka pengembangan dan penguatan industri perusahaan pembiayaan.

"Kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria nasabah/debitur dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi nasabah/debitur baru, dan/atau perpanjangan pembiayaan PP BNPL, paling lambat tanggal 1 Januari 2027," terangnya.

OJK juga meminta Perusahaan Pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL menyampaikan notifikasi kepada nasabah atau debitur mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL, termasuk pencatatan transaksi debitur di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"OJK dapat melakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan tersebut di atas dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, stabilitas sistem keuangan, dan perkembangan industri PP BNPL," ujar Ismail.

Per November 2024, OJK mencatat total utang masyarakat Indonesia di layanan paylater mencapai Rp30,36 triliun. Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya, Rp29,66 triliun.

Total utang itu berasal dari industri perbankan dan juga industri multifinance yang menyediakan layanan paylater.

Jika dirinci lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan kredit paylater perbankan mencapai Rp21,77 triliun per November 2024.

"Per November 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh sebesar 42,68 persen year on year, (sementara Oktober 2024 sebelumnya itu adalah sebesar 47,92 persen menjadi sebesar Rp21,7 triliun," ujar Dian dalam Konferensi Pers RDKB Desember 2024 secara daring, Selasa (7/1).

Dalam kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) OJK Agusman melaporkan kredit paylater melalui perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai Rp8,59 triliun pada periode yang sama.

Angka tersebut tumbuh 61,90 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ia mencatat pembiayaan bermasalah paylater yang tercermin dari NPF (Non Performing Financing) tercatat sebesar 2,92 persen (gross) dan NPF Nett sebesar 0,81 persen.

"Untuk pembiayaan buy now pay later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan tercatat meningkat sebesar 61,90 persen yoy. (Sementara) di Oktober yang lalu tercatat (tumbuh) 63,89 persen yoy atau menjadi Rp8,59 triliun," ujar Agusman.