TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian berharap harga gas industri subsidi dalam program harga gas bumi tertentu (HGBT) tidak mengalami kenaikan. Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, kenaikan HGBT akan berdampak negatif pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur. 

Sehingga Febri menilai patokan HBGT di angka US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU) adalah kebijakan yang tepat. "Kami tentu tetap berharap bahwa harga gas untuk industri tetap di harga 6 dolar dan suplainya lancar," kata Febri yang ditemui di Gedung Kemenperin, Senin, 13 Januari 2025.  

Pemerintah sampai saat ini menetapkan tujuh sektor industri penerima HGBT, yaitu keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet. Pemerintah memberlakukan kebijakan itu sejak 2020 dengan tujuan memberikan harga gas bumi yang lebih murah kepada tujuh sektor industri tersebut. 

Ia mengatakan bila program HGBT tidak berlanjut kemungkinan sektor industri akan mengalami tekanan dan terjadi kontraksi. "Tapi kalau harga gas turun, industri bergairah dan PMI bisa naik," prediksi dia  dengan mengacu pada hasil riset ahli ekonomi Univesitas Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sedang membahas kemungkinan pemangkasan jumlah penerima harga gas bumi tertentu (HGBT). 

Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan kajian mengenai dampak kebijakan tersebut kepada para penerima gas murah. "Ada kemungkinan (pengurangan), kami lagi ada bahas, tapi belum final, ya,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah Penutupan Posko Nataru 2025 di Aula Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025 dikutip dari Antara.