Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Ekonomi & Bisnis
World Bank Nilai Indonesia Negara Paling Jelek Pengaturan Pajaknya, Luhut: Kita Disamakan dengan Nigeria
TEMPO BISNIS
| 10 jam yang lalu
1 0 0
0
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersinggung dengan pernyataan World Bank yang menyebut Indonesia salah satu negara yang paling jelek dalam menghimpun pajak. Hal ini disampaikan Bank Dunia kepada Luhut saat mengunjungi Kantor DEN tiga minggu lalu.
"Dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu, tersinggung saya," kata Luhut, dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Januari 2025.
Luhut menyebut World Bank memperkirakan, jika Indonesia mampu mengelola pajak secara optimal, maka penerimaan negara dapat meningkat hingga 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan tambahan pendapatan sebesar Rp 1.500 triliun.
Ia pun menyampaikan kepada Bank Dunia, Indonesia berencana membuat layanan digital pemerintah atau Government Technology (GovTech) untuk mempermudah pemerintah mengawasi setiap pergerakan ekonomi. "Ini sama seperti PeduliLindungi saat masa Pandemi Covid-19. Kami hampir tidak ada keluar uang di situ, tapi dengan PeduliLindungi ini kami bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung, satu daerah, mengurangi penyebaran Covid waktu itu," tuturnya.
Luhut mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki layanan digital sistem informasi mineral dan batu bara kementerian/lembaga (SIMBARA) untuk menertibkan pajak. Melalui sistem tersebut, seluruh aktivitas produksi, hingga ekspor-impor mineral dapat terdata dan terlacak. "Dia sudah ekspor berapa, dia bayar royalti atau belum, ada utang di pemerintah atau tidak. Once itu terjadi, otomatis blocking," ucapnya.
Luhut menargetkan aplikasi Govtech ini bisa berjalan pada Agustus mendatang, dan optimal dalam tiga tahun ke depan. Menurutnya ada 300 anak bangsa yang terlibat dalam pembuatan layanan digital tersebut. "Jadi ini bukan impor ya. Langsung yang membantu juga di Peduli Lindungi," ucapnya.
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!