Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan potensi kehilangan penerimaan negara demi menyalurkan gas murah untuk industri melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) mencapai Rp67 triliun.

Menurut Bahlil, meskipun kebijakan ini belum diputuskan secara resmi, namun ia menyebutkan sangat besar kemungkinan tetap lanjut di tahun ini.

"HGBT selama 2021 sampai 2024, potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu sebesar Rp67 triliun," ujarnya ditemui di Kantornya, Kamis (16/1).

Menurut Bahlil, besarnya potensi kehilangan pemasukan negara ini menjadi pertimbangan utama pemerintah. Sebab, negara tidak ingin kebijakan yang disusun tidak tepat sasaran.

Bahlil berharap industri yang menerima gas murah adalah betul-betul yang memberikan dampak, misalnya menciptakan lapangan kerja.

"Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT, negara nggak dapat pendapatan. Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih, tapi dia harus industri menciptakan lapangan pekerjaan. Terus gas itu menjadi bahan baku, terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh. Ini yang kita lagi hitung, ya," jelasnya.

Setidaknya, tujuh industri selama ini sudah menikmati gas murah dari pemerintah. Mereka akan tetap mendapatkan gas murah.

Selain itu, industri lain yang usul untuk ditambahkan masih dipertimbangkan.

"Nah, sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan, hampir dapat bisa dipastikan untuk dilanjutkan. Tetapi karena ada pengusulan tambahan, Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya," pungkasnya.