TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan memulai proyek-proyek besar pada tahun ini. Pemerintah akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi dan industrialisasi secara besar-besaran.

“Bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi dan industrialisasi secara besar-besaran dan akan mengagetkan dunia,” kata Prabowo saat memberikan sambutan peresmian puluhan proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Jawa Barat, dipantau via Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 20 Januari 2025.

Kepala Negara mengatakan, rencana pemerintah itu bisa berjalan karena kebijakan penghematan pada semua bidang. Prabowo mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa kebijakan pemangkasan anggaran menghasilkan penghematan besar.

Mantan Menteri Pertahanan ini juga mengatakan, dengan adanya uang tersebut, kemungkinan bisa memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum dijangkau PT PLN (Persero).

Prabowo mendengarkan laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa masih ada sekitar 340 kecamatan dan 6.700 dusun yang belum mendapatkan akses listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Dari jumlah itu, ada sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum merasakan listrik. 

Pemerintah perlu mengeluarkan anggaran sekitar Rp 48 triliun selama lima tahun untuk memberikan akses listrik kepada jutaan warga tersebut.

“Kalau Rp 48 triliun dibagi lima ada sekitar Rp 9 triliun per tahun. Rasa-rasanya pemerintah bisa karena ada laporan keberhasilan penghematan dari Menteri keuangan,” kata Prabowo. 

Sejak dilantik menjadi Presiden Indonesia, Prabowo Subianto mengambil langkah pemangkasan anggaran untuk penghematan. Kementerian Keuangan melaporkan kebijakan efisiensi tersebut membuat pemerintah menghemat Rp 3,6 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pemangkasan anggaran diperintahkan Prabowo sejak dilantik pada Oktober 2024. “Dari catatan perbendahaaraan, kita sejauh ini menghemat Rp 3,6 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja APBN di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 6 Januari 2024.

Total penghematan berasal dari efisiensi anggaran beberapa kegiatan. Isa mencontohkan adanya pemangkasan dana perjalanan dinas pada November 2024. “Keseluruhan (pemangkasan) bukan hanya perjalanan dinas, tapi ada paket meeting dan sebagainya yang diperintahkan presiden,” kata dia.

Sri Mulyani sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran penghematan perjalanan dinas (Perdin) untuk menteri dan pejabat pada 7 November 2024. Surat bernomor S-1023/MK.02/2024 itu meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran perdin sebesar 50 persen.

Tujuannya agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja di sisa tahun anggaran. Surat tersebut ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.