TEMPO.CO, Jakarta - Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) resmi meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional pertama di Indonesia hari ini, Senin, 20 Januari 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Di pasar internasional, kredit karbon Indonesia ditawarkan seharga Rp 96.000 per ton di unit Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) dan Rp 144.000 per ton di unit IDTBS Renewable Energi (IDTBS-RE).

Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, implementasi perdagangan karbon internasional ini mencerminkan komitmen Indonesia setelah COP29. Momen ini juga memperkuat upaya mempercepat Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC) kedua, yang akan diajukan pemerintah pada Februari 2025.

"Pemerintah Indonesia menjamin bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan untuk perdagangan karbon internasional telah divalidasi dan diotorisasi untuk mencegah pencatatan ganda, pembayaran ganda, dan klaim ganda," ujar Hanif dalam pidatonya.

Pemerintah, ujar Hanif, berupaya mencapai target NDC melalui mekanisme penetapan harga karbon, yang mencakup perdagangan karbon, perdagangan emisi, pembayaran berbasis kinerja, pembayaran berbasis hasil, pengurangan bahaya karbon, dan mekanisme lainnya, yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Hanif mengatakan, mekanisme perdagangan karbon sebagai bagian dari pelaksanaan penetapan harga karbon dilakukan melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). SRN-PPI berfungsi mendokumentasikan setiap tahap proses perdagangan unit karbon.

Hanif menambahkan, pemerintah telah berupaya memperkuat elemen kunci ekosistem karbon, termasuk Sistem Registri Nasional (SRN), Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV), Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPEI-GRK), serta Otorisasi dan Penyesuaian Korespondensi (CA), untuk mendukung perdagangan karbon internasional.

"Dengan elemen-elemen kunci ini, dapat dipastikan bahwa sertifikat pengurangan emisi (SPEI) yang diterbitkan oleh Indonesia memiliki integritas tinggi," tuturnya.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, perdagangan karbon di Indonesia sebelumnya telah dilakukan di pasar domestik. Tahun lalu, jumlah peserta terdaftar sebagai pengguna jasa karbon mencapai 104 peserta.

Angka ini naik ketimbang 16 peserta saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023. "Baru-baru ini, IDX Carbon merayakan pencapaian luar biasa dengan memperdagangkan 1 juta ton unit karbon secara kumulatif," ujar Iman.

Perkembangan perdagangan karbon di Indonesia, Iman berujar, ditopang oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan anak perusahaannya. Minat mereka dalam membeli unit karbon menyumbang sekitar 83 persen dari total volume perdagangan karbon.

"Hari ini menandai momen bersejarah bagi Indonesia dalam upaya kita untuk mengatasi perubahan iklim. Perhatian dunia kini tertuju pada Indonesia sebagai pemain kunci dalam misi bersama ini," ujar Iman.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan diperlukan kerja sama semua pihak untuk mencapai target iklim nasional, mempromosikan ekosistem perdagangan karbon yang kuat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Kerja sama ini bermuara membangun ekosistem perdagangan karbon yang tepercaya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

Ihwal perdagangan karbon internasional, Mahendra berujar, instansinya telah mengakomodasi unit karbon domestik maupun internasional untuk diperdagangkan melalui bursa karbon, termasuk keterlibatan investor asing.

OJK sepenuhnya mendukung inisiatif perdagangan karbon internasional yang melibatkan pihak asing. "Peluncuran perdagangan karbon internasional ini akan melibatkan unit karbon dengan kredibilitas terjamin dan otorisasi dari Menteri Lingkungan Hidup atas nama Pemerintah Indonesia," ujar Mahendra.