Cari Berita
Tips : hindari kata umum dan gunakan double-quote untuk kata kunci yang fix, contoh "sakura"
Maksimal 1 tahun yang lalu
Setel ulang
 
Tidak ingat kata sandi?
Ekonomi & Bisnis
Iuran Tapera Belum Tentu Diterapkan 2027
CNN EKONOMI   | 6 jam yang lalu
1   0    0    0
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkap iuran wajib Tapera untuk pekerja swasta belum tentu diterapkan mulai 2027.
Heru menyampaikan situasi terkait konstruksi hukum kebijakan tersebut masih dinamis. Pemerintah akan melihat kondisi masyarakat sebelum benar-benar menjalankannya.
"Dengan melihat juga sensitivitas, kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat, itu pasti akan diperhitungkan semualah. Enggak mungkin serta-merta 2027 jalan," ujar Heru saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Heru menyampaikan kepastian penerapan iuran wajib Tapera juga menunggu proses hukum yang berjalan. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang memeriksa uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera).
Dia memastikan apa pun putusan hukum yang akan berlaku, Tapera tak akan dipaksakan ke masyarakat. Heru menyebut iuran ini harus menjadi solusi bagi masyarakat.
"Yang jelas concern dari Pak Menteri (Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) bagaimana program Tapera ke depan ini tanpa harus ada unsur keterpaksaan masyarakat, tapi diminati dan menjadi bagian dari solusi masyarakat yang belum memiliki rumah," ujar Heru.
Sebelumnya, UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera mengamanatkan iuran wajib bagi pekerja swasta mulai tahun 2027. Kebijakan itu dihujani kritik berbagai kalangan.
MK juga menerima tiga permohonan uji materi atas aturan itu. Gugatan terdaftar dengan nomor 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024, dan 134/PUU-XXII/2024. Gugatan masih dalam proses persidangan hingga saat ini.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait membuka peluang perubahan aturan mengenai Tapera. Dia melapor peluang itu ke Presiden Prabowo Subianto.
"Memang saya sudah undang Tapera (BP Tapera), dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo), memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ucap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (7/1).
(dhf/sfr)
komentar
Suka
Jadi yg pertama suka
Berita lainnya :
Bahlil: 60 Persen Proyek Pembangkit Listrik Baru Diserahkan ke Swasta 6 jam yang lalu
Bos PLN Klaim 89 Persen Pembangkit yang Baru Diresmikan Prabowo EBT 6 jam yang lalu
Kemenkeu Raup Rp32,32 T dari Pajak Netflix hingga Pinjol 6 jam yang lalu
Perusahaan Aguan Terungkap Punya Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang 15 jam yang lalu
4 Pasal Dinilai Bermasalah dalam Revisi Ugal-Ugalan UU Minerba 15 jam yang lalu
Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang Seperti Ormas di RUU Minerba 16 jam yang lalu
Pengguna Paylater Terbanyak di Jawa Barat 16 jam yang lalu
Kebutuhan Gas Melejit, Bahlil Beri Sinyal Setop Ekspor 16 jam yang lalu
Airlangga Tak Paham Pagar Laut Bersertifikat, Singgung Terbitnya HGB 16 jam yang lalu
Maskapai Baru Fly Jaya Bersiap Mengudara di Indonesia Tahun Ini 21 jam yang lalu