Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal kemungkinan setop ekspor gas demi memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus naik. Rencana ini bahkan sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil dalam laporannya kepada Prabowo mengatakan rencana setop ekspor agar tidak terjadi kekurangan di tengah lonjakan kebutuhan konsumsi gas di dalam negeri.

"Kalau kita belum cukup mohon maaf Bapak Presiden atas arahan Bapak Presiden kami belum mengizinkan untuk ekspor, tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup kita akan melakukan ekspor," ujar Bahlil di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, melalui siaran Youtube Kementerian ESDM, Senin (20/1).

Kebijakan ini diprediksi tidak akan disenangi negara lain, terutama yang menjadi tujuan ekspor gas Indonesia. Tapi, pemerintah juga tak ingin stok dalam negeri kurang.

"Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelasnya.

Menurut Bahlil, pada 2025, mayoritas kebutuhan gas Indonesia akan diperuntukkan kepada pembangkit listrik energi terbarukan. Jumlahnya sekitar 71 persen atau sekitar 1.471 BBTUD sampai dengan 2030.

Kebutuhan gas tersebut diprediksi akan terus melonjak, di mana pada 2034 kebutuhan gas nasional mencapai 2.659 BBTUD, sehingga ekspor jadi pilihan akhir.

"Jadi saya minta izin pak Presiden, dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya energi dan bahan baku hilirisasi," pungkasnya.