TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal segera mengimpor 180 ribu daging sapi dan 100 ribu daging kerbau menjelang Ramadan yang jatuh pada bulan Maret tahun ini. Pengadaan daging ini juga didorong oleh penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah sehingga mengurangi persediaan daging.

“Tahun ini tadi Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) kan sampaikan ada PMK, itu yang harus dihitung, sehingga diputuskan impor 180 ribu ton daging reguler. Kalau daging kerbau setiap tahun kurang lebih 100 ribu tahun,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.

Arief menuturkan, impor daging sapi 180 ribu ton telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan sebelumnya. Sedangkan impor 100 ribu ton daging kerbau, dari dokumen kesimpulan rakortas terkini yang dilihat Tempo, telah disepakati untuk ditugaskan kepada BUMN di bidang pangan.

Tapi Arief tak mau berbicara ihwal kepastian impor daging kerbau mendahului risalah rapat tersebut. Ia beralasan, ini merupakan keputusan kolektif. Ada Kementerian Pertanian yang mengeluarkan rekomendasi impor, ada Kementerian Perdagangan yang menerbitkan Persetujuan Impor, dan Bapanas yang menghitung kebutuhan. “Check and balances-nya jalan,” tuturnya.

Impor daging biasanya ditugaskan pemerintah kepada anak perusahaan ID Food atau Bulog. Tapi, Arief berujar, Bulog tahun ini telah dibebani kewajiban menyerap beras sebesar 3 juta ton hingga April 2025. Dengan harga beli sekitar Rp 12 ribu, ia memperkirakan, perusahaan pelat merah itu akan memerlukan duit Rp 36 triliun. “Itu kan uang semua,” kata eks Direktur Utama PT RNI (Persero) ini.

Dari dokumen yang dilihat Tempo pula, impor daging itu akan ditugaskan antara lain kepada PT Berdikari. Sejak 2018, perusahaan ini telah menjalankan penugasan pemerintah mengimpor daging sapi beku asal Brasil dan daging kerbau beku asal India.

Pemerintah belakangan memang mengalihkan penugasan impor daging kerbau dari Bulog kepada PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Keputusan ini diambil sejak rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Hotel Kempinski, Jakarta, pada 28 Maret 2024.

Tapi harga bahan pangan itu menjadi lebih mahal karena ternyata Berdikari dan PPI memakai perusahaan lain sebagai distributor, yaitu PT Suri Nusantara Jaya atau Grup Suri.

Khairul Anam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.