TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno akan dilantik 6 Januari 2025. Namun pasangan ini sudah ancang-ancang membenahi sejumlah hal mulai memotong anggaran makan ASN yang sebesar Rp700 miliar setahun sampai menggratiskan sekolah swasta.

Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, mengatakan pihaknya mengusulkan agar anggaran makan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jakarta menjadi salah satu bagian yang dapat dihemat.

"Ada beberapa penghematan, contoh snack (kudapan) rapat, makan kantor itu kan ternyata Rp700 miliar untuk seluruh DKI. Itu yang perlu dihemat," kata dia di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025.

Penghematan ini terkait dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah pejabat negara termasuk gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Ima mengatakan sudah berdiskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas anggaran yang dapat dihemat untuk dimasukkan ke dalam program 100 hari Pramono-Doel.

"Seluruh OPD, SKPD sudah kami kumpulkan. Jadi terkait porsi-porsi mana saja, anggaran-anggaran mana saja yang bisa dimasukkan dengan program 100 hari. Tadi ada lima item yang bakal kami geser porsinya untuk masyarakat agar tepat sasaran," jelas dia.

Dia mengatakan tim transisi akan bertemu dengan Pramono-Rano pada pekan depan untuk mempresentasikan hasil pembahasan selama ini dengan Pemerintah Provinsi DKI.

"Yang pasti pembahasan 100 hari kerja juga terkait RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2030 dan juga yang pasti janji-janji kampanye Mas Pramono dan Bang Doel yang memang harus kita masukkan, tetapi juga tidak menggeser hal-hal yang memang sudah urgent (mendesak)," kata Ima.

Tim Transisi Pramono-Rano menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu. "Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu," kata Ima Mahdiah.

Kendati demikian, keputusan untuk menjalankan program ini  berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih.

Terkait sekolah swasta gratis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan program ini tak hanya membiayai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), melainkan juga kebutuhan pribadi peserta didik.

Namun, Disdik menyatakan masih menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah tentang Sistem Pendidikan di Jakarta.

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI telah sepakat memasukkan program sekolah swasta gratis dalam APBD sebesar Rp2,3 triliun. Regulasi ini menunggu persetujuan gubernur terpilih.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menargetkan regulasi atau payung hukum berupa rancangan peraturan daerah (raperda) untuk mengatur program sekolah gratis selesai pada akhir Januari 2025.

Dia mengatakan pembahasan raperda tersebut terus dikebut karena program sekolah gratis di Jakarta akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025. Dengan demikian, aturan hak, kewajiban hingga sanksi harus sudah tersedia sebelum tahun ajaran baru.

Sebelumnya, Anggota Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Nirwono Joga mengatakan bahwa gubernur merencanakan untuk mengoptimalkan aset pemerintah untuk pembangunan rumah susun.

"Kami sedang mendata lokasi-lokasi tersebut, termasuk SD, SMP, SMA yang merupakan tanah negara," kata Nirwono dalam acara Kick Off 'Kemenangan Rakyat Jakarta' Fraksi PDIP DPRD di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Menurut dia, gubernur terpilih berencana memperbanyak pembangunan rumah susun (rusun) mix-used untuk menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah yang ada.

Nirwono menyampaikan bahwa koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telah dilakukan untuk memetakan lokasi-lokasi aset milik pemerintah yang memiliki luas lebih dari 1 hektar, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri.

Menurut Nirwono, Gubernur Jakarta terpilih menginstruksikan agar pembangunan rusun dilakukan pada lokasi yang clean and clear, serta sesuai dengan peruntukan tanah yang ada, sehingga tidak akan melanggar rencana tata ruang.