Ekonomi & Bisnis
MTI Sarankan Pemerintah Tambah Kuota Mudik Gratis dan Ubah Regulasi Tiket Kapal Lebaran 2025
TEMPO BISNIS
| 15 jam yang lalu
4 0 0
0
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyarankan pemerintah memperbanyak kuota mudik gratis untuk angkutan Lebaran 2025. “Mudik gratis diperbanyak, termasuk untuk pemudik dari luar Jawa. Kapal gratis juga, karena pemudik masih menggunakan itu, misalnya rute Kalimantan-Jawa, Kalimantan-Sulawesi,” katanya saat dihubungi pada Ahad, 26 Januari 2025.
Meski meminta tambahan kuota, Djoko tidak setuju apabila sepeda motor diberikan layanan mudik gratis, karena persentase dalam jumlah pemudik tidak signifikan. “Sepeda motor tidak usah diberikan, itu hanya satu persen, jadi tidak ada pengaruhnya. Kecuali masuk ke kapal, jarak jauh tidak masalah,” ujarnya.
Selain itu, titik krusial seperti Pelabuhan Merak, tipe tiket yang selama ini memiliki berbagai jenis seperti eksekutif atau reguler agar disamakan untuk mengurangi kepadatan yang menimbulkan kemacetan. “Semua jenis tiket kapal dijadikan sama. Penyeberangan eksekutif Itu bikin macet, orang milihnya eksekutif semua. Jika semua tiket sama, nanti antrean akan menyebar sehingga mengurangi macet,” ucap Djoko.
Ia juga menganggap layanan kereta api (KA) direct train atau kereta dengan perjalanan langsung sampai tujuan tanpa transit tidak layak dilanjutkan. "Ini ide Menhub yang keliru, karena tidak mempertimbangkan aspek keselamatan. Pembohongan publik seolah-olah tidak berhenti padahal berhenti. Itu merugikan operator atau perusahaan. Selain itu juga membahayakan masinis,” katanya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menentukan strategi angkutan Lebaran 2025. Evaluasi angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi salah satu pedoman serta persiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2025.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya survei yang akan dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) untuk memetakan prediksi pergerakan masyarakat. "Survei melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan sehingga didapat angka yang akurat. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat," katanya dalam keterangan tertulis Selasa, 21 Januari 2025.
Kebijakan angkutan Lebaran 2025 belum ditentukan. Survei prediksi pergerakan masyarakat menjadi langkah awal yang akan menentukan strategi teknis, termasuk jadwal, tarif, dan penyediaan moda transportasi.
komentar
Jadi yg pertama suka