TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh agama hingga akademisi dari berbagai latar belakang memberi pesan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari Prabowo menjabat. Salah satu pesan yang mereka sampaikan adalah mengenai keadilan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa itu menyampaikan sikap mereka dalam konferensi pers "Menyikapi 100 Hari Presiden" di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Januari 2025. "Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola APBN secara lebih adil dan bijak," kata Alissa Wahid, pegiat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), membacakan sikap tersebut mewakili peserta lainnya.

Menurut Alissa, pemerintahan Prabowo harus mampu menyusun anggaran dengan tujuan utama menyejahterakan rakyat. "Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial," ujar Alissa.

Alissa menyatakan seluruh agenda bernegara mesti bersandar kepada kemaslahatan dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Dia meminta agar Prabowo tidak terjebak dalam kepentingan segelintir orang atau kepentingan jangka pendek saja.

Gerakan Nurani Bangsa juga menyoroti kondisi ekonomi yang saat ini pasang surut karena berbagai faktor. "Akibatnya, terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja, ketidakpastian usaha pelaku usaha kecil menengah dan penurunan daya beli masyarakat. Terjadi kemerosotan kelas menengah yang cenderung menjadi kelas bawah," ucap Alissa.

Alissa berharap pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo dapat membuka peluang baru bagi negara, masyarakat, dan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup di Tanah Air. "Dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama, dan iktikad baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa," kata putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

Selain mengenai keadilan APBN, Gerakan Nurani Bangsa juga memberi pesan-pesan lain untuk Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari pemerintahan. Di antaranya mengenai kualitas demokrasi, pemberantasan korupsi, kesejahteraan sosial, hingga keadilan di Papua.

Sejumlah tokoh hadir dalam pernyataan sikap tersebut. Di antaranya istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Fritz Manuputty, mantan pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif, hingga akademisi seperti Karlina Rohima Supelli, Setyo Wibowo, dan Ery Seda.