Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Ekonomi & Bisnis
Pengusaha Hotel Teriak Usai Lembaga Ramai-ramai Batalkan Pesanan Hotel
CNN EKONOMI
| Kemarin, 22:10
5 0 0
0
Yogyakarta, CNN Indonesia --
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut sejumlah kementerian dan pemerintah daerah ramai-ramai membatalkan reservasi kamar yang mereka pesan pascaterbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana menyebut pembatalan reservasi untuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) ini bahkan dikalkulasi mencapai 40 persen untuk perhotelan dan resto di wilayahnya.
"Pembatalan sampai 40 persen, itu (sepanjang) 2025. Dari kementerian langsung meng-cancel usai ada Inpres itu," kata Deddy saat dihubungi, Rabu (29/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Deddy, gelombang pembatalan reservasi untuk MICE sebenarnya dimulai sejak November 2024 kemarin atau sewaktu wacana 'diet ketat' anggaran pemerintah mengemuka. Dampak serupa juga dirasakan sektor resto di DIY.
Padahal, kata Deddy, kontribusi pemerintah untuk MICE ini paling besar, bisa sampai 40 persen. Bahkan, terakhir sebelum November 2024 lalu menyentuh 50 persen.
"Kita ibaratnya baru mulai ambegan (bernafas), dari efek pandemi Covid-19 kemarin," keluh Deddy.
Deddy pun meyakini, pemangkasan anggaran pemerintah yang berimbas pada anjloknya pemasukan hotel dan resto ini tentu akan merembet ke masalah operasional.
PHRI DIY, kata Deddy, jelas menyayangkan kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan efeknya di sektor perhotelan. Dia meyakini hotel dan resto bisa pula mengambil langkah efisiensi demi bisa bernafas lebih panjang.
"Salah satunya dengan apa, dengan mengurangi tenaga kerja," katanya.
"Kalau (usul) mindset pasarnya diubah, tidak semudah mengubah kebijakan Inpres itu. Karena kami punya ruang meeting itu investasi untuk MICE, kalau diubah kapling-kapling kamar, butuh waktu dan biaya," sambungnya.
Deddy percaya bukan cuma perhotelan semata yang terimbas, tapi juga sektor UMKM, jasa transportasi, biro perjalanan, hingga event organizer yang cukup bergantung pada perjalanan dinas serta MICE kementerian maupun pemda.
Belum lagi petani-peternak di daerah sebagai mitra pemasok bahan pangan perhotelan serta resto yang hidup dari sektor MICE.
Oleh karenanya, PHRI DIY mendesak agar pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan efisiensi ini. Deddy turut mengingatkan jika sektor perhotelan adalah salah satu penyumbang pajak besar di daerah.
"Pemerintah daerah siap-siap aja kehilangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup besar Intinya, kalau perekonomian mau berjalan, Inpres harus dicabut," kata Deddy.
"Kita sudah mengirim surat ke presiden dan kementerian terkait, lewat jalur DPP (PHRI), semua ketua DPD tandatangan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah ada penghematan Rp20 triliun dari pemangkasan acara-acara seremonial pemerintah. Salah satu yang dia tekankan adalah pengurangan perjalanan dinas.
Prabowo berpendapat anggaran negara bisa digunakan untuk program-program strategis. Misalnya, untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani pun bereaksi. Ia mengkritik kebijakan Prabowo yang memangkas anggaran perjalanan dinas tersebut.
Hariyadi mengatakan selama ini kegiatan-kegiatan pemerintah di hotel dan restoran menggerakkan perekonomian. Dia khawatir kebijakan Prabowo ini justru berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi.
"Harapan kita ya itu ditinjau lagi karena ini adalah salah satu yang juga menjadi tugas stimulus untuk pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Hariyadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/1).
Dia menjelaskan 40 persen pangsa pasar jasa akomodasi adalah kegiatan perjalanan dinas pemerintah. Angka itu menembus 70 persen di daerah-daerah Indonesia timur.
Hariyadi menyampaikan perputaran ekonomi anggaran perjalanan dinas pun tak berhenti di hotel dan restoran. Bisnis akomodasi ini punya rantai panjang hingga ke petani, nelayan, dan UMKM yang memasok berbagai keperluan.
Hariyadi berharap Prabowo mempertimbangkan ulang kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Menurutnya, hal itu sudah terbukti gagal di pemerintahan Presiden Jokowi.
Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi merilis daftar 16 belanja yang harus dipangkas kementerian/lembaga (K/L) demi menghemat APBN.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Lewat instruksi itu, Prabowo ingin APBN hemat Rp306,69 triliun, di mana Rp256,1 triliun dipotong dari belanja K/L.
Sri Mulyani mengingatkan para pimpinan di Kabinet Merah Putih untuk membahas efisiensi anggaran dengan DPR RI. Setelah mendapat lampu hijau, baru disampaikan kepadanya paling lambat 14 Februari 2025.
(kum/agt)
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!