TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Hanif Dhakiri menanggapi masuknya Indonesia dalam jajaran negara dengan produk domestik bruto (PDB) berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) tertinggi, atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Menurut catatan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Indonesia menempati posisi ke-8 di antara ratusan negara lainnya.

Hanif menilai peringkat IMF itu merupakan bentuk pengakuan atas potensi ekonomi Indonesia. “Kendati demikian, peringkat tersebut harus dilihat secara cermat karena belum menjadi gambaran utuh tingkat kesejahteraan masyarakat,” tutur Hanif dalam keterangan resmi, Rabu, 29 Januari 2025.

PDB berdasarkan PPP, Hanif berujar, mencerminkan daya beli domestik tetapi tidak mencerminkan kualitas pertumbuhan, distribusi kekayaan, atau keberlanjutan ekonomi. Ia berpendapat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan ekonomi, daya saing industri yang rendah, dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.

PDB, lanjutnya, juga tidak cukup merepresentasikan kesejahteraan masyarakat maupun kemampuan negara untuk bersaing di pasar global. Hanif menyebut kebijakan strategis diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah industri, memperbaiki distribusi pendapatan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) ini juga mengingatkan, narasi peringkat ekonomi tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap tantangan struktural domestik. Menurut Hanif, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi teknologi harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya besar secara angka tetapi juga berkualitas dan berdaya saing global. “Kita harus memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi ekonomi besar di atas kertas, tetapi juga maju secara substansi dan riil,” kata dia.

Sebelumnya, IMF mencatat produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2024—yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP)—sebesar $ 4,98 triliun. PDB berdasarkan PPP merupakan PDB nominal yang memperhitungkan perbedaan standar kehidupan maupun harga barang dan jasa antar negara. Oleh karena itu, nilai tersebut diukur dalam dolar internasional.

Menyitir data IMF, negara yang menempati posisi pertama dalam jajaran negara dengan pencapaian PDB tertinggi berdasarkan PPP ialah China. Pada 2024, pencapaian Negeri Tirai Bambu itu tercatat mencapai $ 37,07 triliun. Di urutan kedua, Amerika Serikat mencatatkan angka $ 29,17 triliun. 

Kemudian India menyusul di posisi ketiga dengan pencapaian $ 16,02 triliun. Di urutan keempat, IMF mencatat PDB berdasarkan PPP Rusia yang mencapai $ 6,9 triliun. Lalu disusul oleh Jepang dengan pencapaian $ 6,57 triliun. 

Di posisi keenam, Jerman menorehkan angka pencapaian PDB sebesar $ 6,02 triliun. Ketujuh, IMF mencatat PDB Brasil sebesar $ 4,7 triliun. Pada urutan ke-8, pencapaian PDB yang disesuaikan PPP Indonesia tercatat $ 4,66 triliun. Di dua urutan terakhir terdapat Prancis dan Inggris yang, berdasarkan data IMF, masing-masing mencatatkan PDB sebesar $ 4,36 triliun dan $ 4,28 triliun.