TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat naik kelas menjadi usaha menengah setiap tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program ini merupakan bagian dari strategi peningkatan daya saing UMKM melalui akses permodalan, insentif fiskal, serta pendampingan teknis dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Kami dari kantor Kemenko Perekonomian akan meminta BRI untuk membina top 20 UMKM agar bisa naik kelas. Setiap tahun minimal ada 20 UMKM yang lulus dari usaha kecil menjadi usaha menengah yang tangguh,” ujar Airlangga dalam sebuah acara acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis, 30 Januari 2025.

Untuk mendukung target ini, Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan berbagai program, termasuk sertifikasi halal gratis, pendampingan ekspor, serta skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi UMKM yang ingin berkembang. Selain itu, program digitalisasi dan Hari Belanja Nasional juga diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap produk-produk UMKM dalam negeri.

“Berbagai kementerian memiliki pusat pelatihan seperti sekolah kulit dan tekstil. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing pelaku usaha,” kata Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan baku yang digunakan dalam produk ekspor, serta skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang membantu UMKM mendapatkan bahan baku dengan harga lebih kompetitif.

Langkah pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi UMKM agar bisa lebih berdaya saing di tingkat nasional maupun global. “Dengan adanya program seperti Bangga Buatan Indonesia, serta digitalisasi UMKM, kita akan semakin menarik permintaan dalam negeri untuk produk-produk lokal,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan perbankan, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.