Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut APBN 2025 di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbatas.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Chandra Buana menyinggung bagaimana pemerintah sudah harus berpikir mencari investasi non-APBN. Terlebih, ada arahan penghematan kas negara tahun ini senilai Rp306 triliun.

"Jadi, kita melihat bahwa selama selama ini kalau hanya (mengandalkan APBN), tadi Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah menyampaikan APBN kita terbatas," kata Eka dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1).

"Kita tahu bahwa di awal tahun ini (2025) belum apa-apa sudah ada pemotongan Rp300 triliun (efisiensi Rp306 triliun) di situ (APBN 2025). Artinya, kita tidak hanya bisa mengandalkan APBN," tegasnya.

Target mengejar investasi non-APBN ini merupakan satu dari 8 strategi plus 1 langkah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi di era Prabowo. Ada juga poin belanja negara yang difokuskan pada produktivitas.

Poin-poin belanja tersebut utamanya dianggarkan untuk makan bergizi gratis. Lalu, pada bahan paparan Bappenas dijelaskan ada belanja untuk pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan menuju electric vehicle (EV), dan lain-lain.

Sedangkan penghematan Rp306,69 triliun tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Pos yang akan dipangkas Prabowo adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun serta pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Berikut 8 strategi + 1 langkah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi era Prabowo:

1. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan
2. Industrialisasi (hilirisasi) padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan
3. Ekonomi biru dan ekonomi hijau
4. Pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
6. Transformasi digital
7. Investasi berupa foreign direct investment (FDI) berorientasi ekspor dan investasi non-APBN
8. Belanja negara untuk produktivitas
- Makan bergizi gratis
- Pembangunan 3 juta rumah
- Lumbung pangan nasional dan desa
- Sekolah unggul
- Hilirisasi lanjutan EV
- dan lain-lain
9. Deregulasi perizinan, kebijakan fiskal dan moneter, serta keuangan pro-growth.