Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal pemotongan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemangkasan itu ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Beleid itu mengamanatkan penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

"Efisiensi anggaran itu tidak ke program, tapi ke belanja di masing-masing kementerian/lembaga (K/L)," katanya di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

"Semua (program dan insentif untuk industri) tidak ada yang kena (pemotongan), program (Kemenko Perekonomian) semua jalan," tegas Airlangga.

Presiden Prabowo mengincar dua titik utama efisiensi belanja APBN. Pertama, belanja K/L di Kabinet Merah Putih yang harus dihemat Rp256,1 triliun. Kedua, dana transfer ke daerah (TKD). Mulanya, pemerintah bakal menyalurkan uang ke pemerintah daerah sebesar Rp50,59 triliun.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tujuan penghematan sebesar ini agar birokrasi makin efisien. Begitu pula kegiatan serta penggunaan uang negara diharapkan langsung dinikmati masyarakat.

"Oleh karena itu, yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial (bansos). Tidak ada sedikit pun pengurangan di situ (bansos)," tegas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten.

"Kementerian/lembaga diminta oleh Bapak Presiden (Prabowo) tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bisa diefisienkan. Namun, program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah makan bergizi gratis," sambungnya.