Tanah Air
Kepala BGN Sebut 3 Kendala Ini Jadi Faktor Program MBG Belum Menjangkau Wilayah Papua
TRIBUNNEWS
| 5 jam yang lalu
4 0 0
0
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya masih memiliki kendala soal penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua. Salah satunya kendala yang ada yakni soal infrastruktur.
Awalnya, Dadan menyampaikan jika pihaknya memiliki target untuk menjangkau daerah tertentu untuk program MBG.
"Iya, pasti. Daerah mana saja, Papua, Papua Tengah karena di sana sampai sekarang belum ada (program MBG)," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Baca juga: Kalbar Mulai Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis, Perhatian untuk Anak dan Ibu Hamil
Dadan mengatakan, meski belum bisa terjangkau, pihaknya masih akan terus berusaha agar program MBG merata.
Dia menjabarkan sejumlah hal yang menjadi kendala program MBG belum bisa menjangkau Papua. Salah satunya soal infrastruktur.
"Ada tiga hal yang penting dalam program ini. Satu, anggaran. Dua, SDM. Tiga, infrastruktur. Anggaran sudah selesai. SDM ada, infrastrukturnya belum," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mencatat, program makan bergizi gratis (MBG) telah disalurkan kepada ratusan ribu penerima manfaat.
Rinciannya yakni 650.000 penerima manfaat selama 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.
"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).
Dadan menambahkan, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.
Adapun target hingga April, pemerintah ingin MBG menyasar 3 juta penerima.
"Pada bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Pada Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," kata dia.
Adapun untuk target selama tahun 2025, pemerintah ingin MBG menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.
komentar
Jadi yg pertama suka