Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam mengomunikasikan kebijakan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga pada APBN 2025, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Menurutnya, kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan publik dan pelaku pasar.

"Komunikasi antara DPR, pemerintah kepada pasar ini harus lebih clear, lebih jelas karena ini menimbulkan banyak pertanyaan," ujar bos Transmedia tersebut dalam acara Outlook Ekonomi DPR, Rabu (5/2).

Ia menyoroti Inpres tersebut memangkas anggaran berbagai kementerian dan lembaga dalam jumlah signifikan, dengan hanya dua kementerian yang tidak mengalami pemotongan, yakni Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara.

Sementara itu, ia juga menyoroti pemotongan terkecil terjadi di Kementerian Sosial karena terkait perlindungan sosial. Sedangkan pemangkasan anggaran terbesar dialami Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang dipangkas hingga 70 persen.

"Saya coba buka-buka, hanya dua kementerian yang tidak dipotong anggarannya, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara. Yang dipotong paling kecil itu adalah Kementerian Sosial karena untuk perlindungan sosial. Dan yang paling besar itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, 70 persen dipotong," jelasnya.

CT menilai kebijakan ini memerlukan komunikasi yang lebih terbuka kepada publik dan pelaku pasar agar tidak menimbulkan spekulasi serta ketidakpastian.

Ia berharap DPR dapat mengambil inisiatif dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan ini, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan perubahan-perubahan tersebut.

"Nah, ini kalau seandainya komunikasinya tidak clear kepada publik, kepada pasar, ini akan menjadi banyak pertanyaan. Oleh karenanya, saran saya, ini bagus acara ini, DPR bisa memberikan inisiatif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pasar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa komunikasi yang baik, ketidakpastian akan meningkat dan menimbulkan kebingungan di kalangan investor maupun masyarakat secara umum.

"Tapi saya berharap juga pemerintah lebih aktif untuk memberikan sosialisasi tentang perubahan-perubahan ini. Karena kalau enggak, pasar bingung ini. Mau dibawa ke mana kita," pungkasnya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Kebijakan ini menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari anggaran daerah.

Inpres tersebut menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas, seperti pengurangan 50 persen untuk perjalanan dinas, pembatasan belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Selain itu, belanja honorarium juga dibatasi melalui pengaturan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden (PP) mengenai Standar Harga Satuan Regional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan para pimpinan di Kabinet Merah Putih untuk membahas efisiensi anggaran dengan DPR RI. Setelah mendapat lampu hijau, baru disampaikan kepadanya paling lambat 14 Februari 2025.