Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengungkapkan Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp11 ribu triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,04 persen. Sedangkan, investasi baru 29,15 persen. Padahal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi yakni 8 persen, kontribusi investasi terhadap perekonomian harus di atas 50 persen.

Rendahnya kontribusi investasi sejalan dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang juga masih tinggi yakni 6,33 pada 2023. ICOR adalah parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

"Katakanlah kalau ICOR kita 6,5, maka setiap tambahan pertumbuhan 1 persen, kita memerlukan 6,5 persen dari PDB itu. Jadi kalau kita ingin tumbuh 8 persen, maka kita perlu 8 x 6,5 yaitu 52 persen dari PDB. Kalau PDB kita itu Rp22 ribu triliun, maka paling tidak Rp11 ribu triliun (investasi) yang harus kita siapkan untuk membiayai, mem-finance investasi kita," ujarnya dalam diskusi Peran Danantara dalam Percepatan Pembangunan Indonesia yang ditayangkan dalam Youtube Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/2).

Kondisi ini, kata Burhanuddin, yang mendorong pemerintahan Prabowo membentuk Danantara. Sebab, ia dan tim melihat aset BUMN cukup besar yang bisa dikelola untuk mendatangkan investasi yang lebih besar.

"Saya mencoba bersama teman-teman tim waktu itu menghitung kira-kira ada berapa sih BUMN kita itu asetnya. Hitungan yang sangat kasar itu menunjukkan angka Rp16 ribu triliun. Sekitar US$1 triliun. Ini cukup besar, satu jumlah yang cukup besar," kata inisiator sekaligus Ketua Tim Pakar Danantara itu.

Bahkan, aset BUMN Indonesia ini diklaim lebih besar dibandingkan dengan Temasek dan GIC milik Singapura yang asetnya mencapai US$900 miliar. Hal itu yang menjadi landasan pemerintah membentuk BPI Danantara yang diharapkan menjadi superholding BUMN.

"Jadi kita sudah cukup bisa bergerak dengan jumlah yang sebesar itu. Karena itulah maka kemudian dipikirkan bagaimana cara untuk mengkonsolidasikan BUMN ini dan sudah kemudian bisa me-leverage-nya nanti di dalam pasar pinjaman, di dalam pasar investasi. Bagaimana kita me-leverage mereka supaya tumbuh dan berkembang dengan sangat sehat," pungkasnya.