TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan penggunaan quick response code (QR code) cukup efektif dalam menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun hal itu masih meinggalkan catatan.

"Penerapan QR code sebenarnya cukup efektif, meskipun masih ditemukan beberapa penyimpangan," ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

Efektivitas sistem ini, kata Erika, tercermin dari data konsumsi BBM bersubsidi, khususnya solar atau jenis BBM tertentu (JBT). Ia mengungkapkan, sejak penerapan QR code pada pertengahan 2022, konsumsi solar mengalami penurunan hingga 2023.

"Pada periode 2022 ke 2023, konsumsi solar berkurang. Sementara dari 2023 ke 2024 memang ada kenaikan, tetapi pertumbuhannya sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ucapnya. 

Meski begitu, BPH Migas mengungkapkan kelemahan QR code. Modus yang ditemukan adalah penggunaan QR code berbeda untuk satu kendaraan, baik mobil maupun truk, sehingga berpotensi menyebabkan distribusi BBM tidak tepat sasaran. Karena itu, kata Erika, BPH Migas bakal berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero).

"Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk menangani masalah ini. Salah satu solusi yang kami usulkan adalah penggunaan sistem PIN, sehingga BBM bersubsidi benar-benar hanya dapat digunakan oleh pemilik QR code yang sah," ujar Erika, Senin, 10 Februari 2025.

Lebih lanjut, ia menegaskan, BPH Migas akan terus mendorong penggunaan QR code dalam penyaluran BBM subsidi. Namun, ia juga menekankan pentingnya memastikan sistem tersebut tidak disalahgunakan. "Kami akan terus memperbaiki mekanisme ini agar lebih aman dan tidak rentan terhadap penyalahgunaan," kata Erika.

Pemerintah, melalui BPH Migas dan Pertamina, memang telah menerapkan sistem QR code untuk mengontrol distribusi BBM bersubsidi. Namun, celah dalam sistem ini masih dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan BBM dalam jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan sistem terus dilakukan guna memastikan subsidi tepat sasaran.

Kasus mengenai penyimpangam QR code ditemukan di Sumatera Barat, ada pola pembelian berulang yang tidak wajar dengan membeli BBM bersubsidi berkali-kali dengan menggunakan QR code yang berbeda. Pola serupa juga teridentifikasi di Kalimantan Barat, di mana transaksi berulang dengan QR code berbeda menjadi indikasi adanya penyalahgunaan distribusi BBM.