TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan kementeriannya tak mempersoalkan pemangkasan anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Instruksi Presiden, Prabowo memangkas anggaran hingga Rp 306,6 triliun. 

“Berapa pun anggaran ke kami, kami sudah bicara dengan tim, semua harus tetap semangat tinggi, etos kerja tinggi, target harus tercapai,” kata Rosan saat ditemui usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD. Ia menargetkan penghematan sebanyak Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD). Sehingga secara keseluruhan, APBN ditargetkan mengalami efisiensi senilai Rp 306,6 triliun.

Kementerian Keuangan merespons perintah efisiensi anggaran tersebut dengan mengeluarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan, menteri dan kepala lembaga diminta melakukan identifikasi efisiensi anggaran masing-masing dan membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan diserahkan ke Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad meminta para pimpinan anggota dewan untuk menunda rapat pembahasan efisiensi dari kementerian dan lembaga. Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025, ia beralasan saat ini pemerintah sedang merekonstruksi anggaran. 

Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira membenarkan surat tersebut. “Ini beredar pemberitahuan. Saya juga baru baca semalam di grup,” kata Andreas saat dihubungi pada Senin, 10 Februari 2025. 

Dalam warkat itu, Dasco meminta para pimpinan DPR Komisi I hingga XIII untuk menunda pembahasan mengenai pemangkasan anggaran dengan kementerian dan lembaga pemerintah. Apabila terdapat komisi yang telah membahas, tulis dalam surat itu, anggota dewan diminta melaksanakan rapat kembali setelah kementerian atau lembaga mendapat rekonstruksi anggara terbaru. “Karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.