TEMPO.CO, Batam - Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Ady Muzwardi angkat bicara usai Presiden Prabowo Subianto menunjuk kader Gerindra, Li Claudia Chandra (Wakil Walikota Batam terpilih) yang juga menjabat sebagai ex-officio Wakil Kepala BP Batam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025. Sebelumnya ex-officio Kepala BP Batam hanya dipegang oleh Walikota Batam.

Ady mengaku khawatir BP Batam akan menjadi wadah politik getong babi (pork barrel politics). Artinya, BP Batam tak lagi berungsi optimal meningkatkan daya saing ekonomi di masa mendatang karena terjebak dalam praktik politik antar partai koalisi gemuk Gerindra.

Menurut Ady, keputusan Prabowo tersebut mengejutkan, sebab banyak pihak berharap agar Kepala BP Batam kembali diisi dari kalangan profesional, bukan dari politikus atau kepala daerah. Alih-alih mengembalikan jabatan BP Batam kepada orang non-politikus, Prabowo malah memasukan kadernya menjadi Wakil Kepala BP Batam. 

"Jadi ini kejutan, ya. Ada kepentingan politik di sini. Kita tahu Gerinda adalah mesin yang paling besar memenangkan Walikota Batam terpilih Amsakar Ahmad (Kader Nasdem) dalam Pilkada 2024 lalu. Yang jadi pertanyaan, kenapa wakilnya juga menjabat sebagai wakil kepala, bagaimana mungkin kepalanya orang politik, wakilnya juga orang politik," kata Ady kepada Tempo, Selasa, 18 Februari 2025. 

Ia juga khawatir bakal terjadi bagi-bagi jabatan dalam struktur BP Batam antara partai koalisi pemenang pasangan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra. "Kemudian nggak tau kita, deputinya, apakah dari partai juga, ini akan jadi badan pengusahaan partai, diatasnya ada Nasdem, wakilnya Gerindra, nggak tau proyek-proyek infrastruktur besar nantinya juga dipolitisisasi," kata dia.

Ady menyatakan, sebenarnya pihaknya dari dulu sudah berharap kepala BP Batam dikembalikan kepada kalangan profesional. Orang yang punya jiwa bisnis, memiliki kecakapan di dunia investasi, pembangunan infrastruktur dan paham politik.

"Dengan memasukan seorang kepala daerah dari partai politik, mau tidak mau ranah BP Batam juga ditarik ke politik, sebenarnya ini sudah terjadi di era kepala BP Batam sebelumnya (Muhammad Rudi), pembangunan infrastruktur di Batam dicitrakan sebagai poilitik Rudi dan tidak berjalan maksimal," kata dia.

Namun, penunjukan dua jabatan yakni Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam adalah ex-officio Walikota dan Wakil Walikota Batam akan memperparah kondisi itu. Ia pun mengingatkan BP Batam adalah lembaga berorientasi bisnis, bukan ranah administrasi pemerintah daerah.

BIla tak ada perbaikan, Ady memprediksi dua tahun mendatang sisi politik di BP Batam semakin kental dan tak kian profesional. "Kita berkacalah, semenjak Kepala BP Batam dijabat ex-officio BP Batam, kota industri ini terus tertinggal dari Vietnam, saya bicara dengan orang Singapura primadona investor sekarang itu Vietnam, banyak investor yang lari ke Vietnam," tuturnya. 

Artinya, menurut Ady, para investor tak lagi melihat Batam sebagai tempat yang menguntungkan untuk jadi tujuan investasi. Bila dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia, Batam sudah kalah.

"Untuk mengatasi kekalahan itu kita harus mengangkat kepala BP profesional ini harapan dari awal, tetapi kenyataan sekarang, luar biasa, Wakil BP Batam juga dari partai politik, jika Walikota Batam mengurus BP Batam dan sekarang Wakil Walikota Batam juga mengurusi BP Batam, siapa yang memegang Pemko Batam lagi," kata dia.

Apalagi dari sisi politik kedepan kedua partai ini baik Gerindra maupun Nasdem tidak ada yang menjamin akan terus harmonis. "Ini bakal ricuh, dari pemilihan anggota deputi dan kepala pusat karena akan tarik menarik, Gerindra dan Nasdem," kata Ady.  

Ia juga mengingatkan di masa mendatang masih akan ada banyak tantangan dalam mendorong investasi di Batam, apalagi bakal ada perluasan lahan ke kawasan Rempang-Galang. "Ini proyeksi yang harus diperebutkan dalam periuk yang mereka punya, ini kan kita takukan, ini jadi lahan berbau politik anggaran, unit-unit bisnis tadi akan direceoki," kata dia. 

Dampaknya kata Ady, persaingan ekonomi internasional. Pasalnya investor mencari kepastian hukum. Investor akan melihat kondisi BP Batam karena selama ini dipegang pejabat profesional, sekarang semakin masuk ke ranah politik. "Kalau sudah ribut soal politik, Batam tidak menarik lagi bagi investor," kata dia.