TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 19 Februari 2025 dimulai dengan Wakil Presiden 2009-2014 Boediono mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelaraskan teknokrasi dengan politik dalam penyusunan maupun mengimplementasi kebijakan ekonomi.

Kemudian informasi mengenai Prabowo Subianto bakal melanjutkan pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain itu berita tentang mantan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan angkat bicara soal aksi “Indonesia Gelap” yang mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Saran Boediono untuk Prabowo: Kebijakan yang Bermanfaat Hanya Terwujud Bila Teknokrasi dan Politik Dipadukan

Wakil Presiden 2009-2014 Boediono mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelaraskan teknokrasi dengan politik dalam penyusunan maupun mengimplementasi kebijakan ekonomi. Boediono menyampaikan hal itu dalam acara Indonesia Economic Summit 2025 pada Selasa, 18 Februari 2025.

Hasil kebijakan yang bermanfaat, Boediono melanjutkan, hanya dapat terwujud ketika teknokrasi dan politik dapat dipadukan. “Para teknokrat menyusun ide dan konsep kebijakan yang baik dan berkualitas tinggi, dan politisi merestui dan mendukung implementasinya yang cepat,” tutur Boediono di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa.

Menurut Gubernur Bank Indonesia ke-13 (2008-2009) ini, pembangunan adalah proses jangka panjang. “Tidak ada jalan pintas untuk mencapainya,” jelas dia. Untuk mencapai hal itu, Indonesia harus melakukan serangkaian tindakan yang sistematis. Boediono berpendapat, pemerintah memerlukan rencana operasional yang baik untuk meningkatkan disiplin koordinasi lintas lembaga.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Skenario Lanjutan Pemangkasan Anggaran Rp 750 Triliun

Tak cukup Rp 306 triliun, Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pemotongan anggaran jilid dua itu, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Sebagian dananya berasal dari dividen badan usaha milik negara yang akan berhimpun di Bawah Danantara.

Rencana itu ia ungkapkan di hadapan tamu undangan perayaan Hari Ulang Tahu Partai Gerindra ke-17 di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Berbicara di atas panggung, dia menyebutkan cara tersebut sebagai penghematan. Menurut Prabowo, penghematan bakal dilakukan dalam tiga putaran.

"Putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun," tuturnya. Layar di belakang Prabowo menunjukkan rincian sumber dananya, yaitu dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Luhut Tanggapi Aksi Indonesia Gelap: Yang Gelap Kau, Bukan Indonesia

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus mantan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan angkat bicara soal aksi “Indonesia Gelap” yang mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” ujar Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Berikutnya ia menyebutkan seharusnya masyarakat bangga menjadi orang Indonesia. Apalagi negara ini telah berkembang dengan baik hingga sejauh ini.

Baca berita selengkapnya di sini.