TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan kondisi keuangan dan fundamental bisnis perseroan tetap solid, menyusul beredarnya seruan penarikan dana secara massal dari bank-bank BUMN di media sosial. Kekhawatiran tersebut muncul setelah mencuatnya wacana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara mengklaim dana nasabah tetap aman dan tidak terkait dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara. “Bank Mandiri beroperasi berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diawasi ketat oleh regulator seperti OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, dana nasabah juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 22 Februari 2025. 

Di tengah sentimen negatif yang beredar, Bank Mandiri memastikan stabilitas keuangan tetap terjaga dan mengimbau nasabah untuk tetap tenang. “Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ashidiq. 

Ia menambahkan likuiditas Bank Mandiri berada pada tingkat optimal, dengan rasio Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar 82,9 persen dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) di angka 141 persen. Hal itu, kata dia, menunjukkan bank memiliki keseimbangan yang baik antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Selain itu, sepanjang tahun 2024, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tumbuh 6,82 persen YoY menjadi Rp1.327 triliun, dengan porsi dana murah atau CASA mencapai 80,3 persen dari total DPK. 

“Kami memahami adanya kekhawatiran di masyarakat, namun kami memastikan bahwa Bank Mandiri tetap berada dalam kondisi yang sehat, dengan total aset mencapai Rp2.427 triliun per akhir 2024, terbesar di industri perbankan nasional,” ujar dia. 

Bank Mandiri juga mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.310,8 triliun sepanjang 2024, tumbuh 20,7 persen YoY. Pertumbuhan ini didorong oleh segmen wholesale yang naik 25,5 persen serta sektor UMKM yang tumbuh 6 persen. Selain itu, rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terkendali di level 0,97 persen secara gross dan 0,33 persen secara net.