Cari Berita
Tips : hindari kata umum dan gunakan double-quote untuk kata kunci yang fix, contoh "sakura"
Maksimal 1 tahun yang lalu
Ekonomi & Bisnis
Rosan Roeslani: BPI Danantara akan Bekerja dan Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
TEMPO BISNIS   | 9 jam yang lalu
9   0    0    0
TEMPO.CO, Jakarta - Group CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan timnya akan bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan berperan sebagai bagian dari Dewan Pengawas.
"Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Karena nanti semua terlibat ini kita lapor langsung ke Bapak Presiden, itu tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporan pertanggung jawaban," ucap Rosan Roeslani usai peluncuran Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. 
Dalam konsepnya, Rosan Roeslani menjelaskan, Danantara merupakan lembaga investasi negara independen yang akan mengelola semua aset BUMN senilai lebih dari US$ 900 miliar, dengan proyeksi dana awal US$ 20 miliar dolar. Tak hanya itu, Rosan Roeslani juga menyebut 99 persen kepemilikan saham BUMN akan tercatat sebagai milik Danantara, sementara Kementerian BUMN hanya akan mengelola satu persen saja. Nantinya, dana dividen dari perusahaan BUMN itu akan dikelola dengan cara dinvestasikan lagi ke sektor-sektor tertentu agar nilainya semakin bertambah. 
"Diolah lagi nanti sama Pak Pandu (Pandu Sjahrir), untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, bidang pangan dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang," katanya. 
Lebih lanjut,  CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi itu turut mengenalkan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) yang akan menemaninya. 
Rosan Roeslani juga mengatakan Danantara mempunyai struktur organisasi yang berlapis, yakni terdapat dewan pengawas, dewan penasihat, hingga komite pengawas (oversight committee). Posisi ini akan diisi oleh sejumlah lembaga pemerintahan seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Kementerian Hukum, hingga Mantan Presiden. "Untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," katanya.
Hendrik Yaputra dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini
komentar
Jadi yg pertama suka