Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin (24/2). Badan baru itu bakal mengelola aset-aset negara mulai saat ini.

Peluncuran Danantara dilakukan bersamaan dengan penunjukan sejumlah pejabat. Prabowo menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roeslani sebagai Kepala BPI Danantara.

Peluncuran itu juga dihadiri sejumlah tokoh nasional. Dua di antaranya adalah mantan presiden, yaitu Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berikut fakta-fakta mengenai BPI Danantara yang baru saja diresmikan Prabowo:

Danantara berwenang mengelola sumber daya alam hingga aset-aset BUMN. Total aset di bawah pengelolaan (AUM) Danantara menembus US$980 miliar atau setara Rp15.978 triliun.

Untuk saat ini, Danantara membawahi tujuh BUMN raksasa. Mereka adalah adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.

Chief Operating Officer (COO) BPI Dony Oskaria menyebut nantinya Danantara akan menaungi semua BUMN.

"Seluruh BUMN masuk ke Danantara, jadi bukan hanya 7, seluruhnya," ungkap Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

Danantara dipimpin oleh Roslan Roeslani yang menjabat kepala atau CEO Danantara. mempunyai dua perusahaan induk atau holding berdasarkan UU BUMN yang baru.

Pertama, holding investasi yang dipimpin Chief Investment Officer BPI Danantara diduduki oleh Pandu Sjahrir.

Holding ini bertugas mengelola investasi, memberdayakan aset untuk peningkatan nilai investasi, dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri atau badan.

Holding kedua adalah holding operasional yang dipimpin Chief Operating Officer BPI Danantara dijabat oleh Dony Oskaria.

"Holding operasional mempunyai tugas untuk:

a. melakukan pengelolaan operasional BUMN; dan

b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri atau badan," bunyi pasal 3AK ayat (2) UU BUMN.

Berdasarkan Pasal 3AE UU Nomor 1 Tahun 2025, terdapat setidaknya sembilan syarat termasuk lima larangan seseorang untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Holding Investasi.

Beberapa di antaranya warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum, hingga sehat jasmani dan rohani. Direktur Danantara juga harus berusia maksimal 60 tahun saat pengangkatan pertama, serta tak boleh menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Berikut syarat seseorang dapat diangkat menjadi Direksi Holding Investasi atau direktur Danantara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025:

a. warga negara Indonesia;
b. mampu melakukan perbuatan hukum;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;
e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mantan Perdana Menteri Inggris Sir Anthony Charles Lynton Blair ikut jadi bagian di BPI Danantara. Dia menjadi salah satu dewan pengawas di badan itu.

"Iya salah satunya [Tony Blair]," ucap Rosan.

Blair pernah memimpin pemerintahan Inggris pada Mei 1997 hingga Juni 2007. Dia juga salah satu tokoh Partai Buruh Inggris.

Blair punya kedekatan dengan Indonesia sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Dia pernah menjadi salah satu Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN).

Blair bersanding dengan sejumlah tokoh dunia, seperti CEO Softbank Masayoshi Son dan Sheikh Presiden UEA Mohammad bin Zayed al Nahyan.

Peluncuran Danantara menjadi sorotan karena sejumlah isu. Salah satunya rangkap jabatan yang dilakukan Kepala BPI Danantara Roslan Roeslani.

Roslan tetap menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi meskipun sudah didapuk sebagai bos Danantara.

"Idealnya menurut saya, CEO dan COO yang saat ini pejabat publik sebagai menteri maupun wamen, itu harus mundur menurut saya," kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho pada Diskusi Publik INDEF 'Danantara: Bagaimana dan untuk Siapa?, Senin (24/2).

"Ini menghilangkan konflik kepentingan dan tentunya meningkatkan kepercayaan dari investor," imbuhnya.