TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun modelling tambak garam baru seluas 2000 hektare di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan hal ini dilakukan untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri usai pemerintah resmi menutup impor garam konsumsi per 1 Januari 2025 lalu.

"Modelling ini termasuk di dalamnya membangun mekanisme produksi garam dari yang sebelumnya masih konvensional," kata Gustaav dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Februari 2025. 

Dia mengatakan, Kabupaten Sabu Raijua dipilih lantaran memiliki  potensi lahan tambak garam yang cukup untuk pengembangan produksi garam nasional. Daerah itu juga mempunyai musim kemarau yang panjang hingga 7 bulan setiap tahunnya, lebih lama dibandingkan dengan daerah Jawa yang hanya 4 sampai 5 bulan saja.

Selain itu, daerah ini juga memiliki kemiripan iklim dengan Australia, negara keenam produksi garam terbesar di dunia. "Tidak sama persis. Namun musim kemarau yang cukup lama di NTT Itu bisa dijadikan lokasi perluasan lahan," katanya. 

Lebih lanjut, Gustav menuturkan tambak tersebut direncanakan akan selesai di tahun ini juga. Program itu sepenuhnya akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan perkiraan dana sebesar Rp 2 triliun.

KKP, kata Gustav, tengah mengajukan penambahan anggaran usai sebelumnya dipangkas imbas efisiensi. "KKP sedang mengajukan usulan pagu tambahan untuk kegiatan ini."

Selain 2.000 hektare yang ada di NTT, KKP juga berencana membangun pabrik garam nasional lainnya seluas 500 hektare yang tersebar di beberapa daerah. Semua lahan itu, katanya, merupakan lahan baru yang belum digunakan untuk produksi garam atau aktivitas lainnya.

Menurut Gustav, lahan baru akan lebih mudah untuk dibuatkan sistem produksi dari mulai pengambilan air laut hingga kritalisasi. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas. 

Selama proses itu, klaim Gustav, stok garam akan tetap aman sampai musim panen tiba di bulan Juni-November nanti. Saat ini, stok garam yang ada tercatat sebanyak 860 ribu ton yang terdiri dari garam konsumsi atau pangan dan farmasi. "Stok sampai saat ini aman," katanya. 

Sebelumnya, Pemerintah telah resmi melarang impor garam untuk kebutuhan aneka pangan dan farmasi per 1 Januari 2025. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pergaraman Nasional. Lewat beleid itu, pemerintah menutup impor garam konsumsi, dan hanya menyisakan 1,7 ton saja untuk kebutuhan Chlor Alkali Plant (CAP).

Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Cucu Sutara sebelumnya mengatakan industri pengolahan garam nasional mulai berhenti produksi. Penghentian ini imbas kebijakan pemerintah melarang impor garam untuk kebutuhan industri di luar chlor alkali plant (CAP) mulai tahun ini.

"Kalau kami dari asosiasi sudah setop produksi garam. Karena kami sudah tidak punya bahan baku," ujar Cucu saat dihubungi Tempo, dikutip Jumat, 17 Januari 2025.

Pemerintah resmi melarang impor garam untuk kebutuhan aneka pangan dan farmasi mulai 1 Januari 2025. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pergaraman Nasional. Lewat beleid itu, pemerintah menutup impor garam industri, kecuali untuk kebutuhan CAP.

Cucu menyebutkan industri pengolahan garam selama ini mengimpor dalam bentuk raw materials. Industri pengolahan garam kemudian memproses garam mentah itu menjadi bahan baku untuk kebutuhan industri, salah satunya di bidang aneka pangan.

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.