Dalam sebuah langkah yang jarang dilakukan untuk meningkatkan promosi pariwisata, pejabat Kota Izu telah mengusulkan untuk menerapkan “pajak pariwisata” bagi semua pengunjung, termasuk pelancong harian dan tamu yang menginap. Inisiatif ini mencerminkan tren yang berkembang di kalangan pemerintah kota untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek terkait pariwisata. 

Melansir melalui Asahi Shimbun, Kota Izu bertujuan untuk menyelesaikan rincian sistem ini melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan, dengan target peluncuran pada tahun fiskal 2028. Untuk memperhitungkan perbedaan harga akomodasi, kota ini berencana untuk menerapkan struktur pajak berjenjang untuk penginapan.

Sementara itu, biaya tetap sedang dipertimbangkan untuk pengunjung harian, dengan potensi pungutan yang dilakukan di tempat-tempat wisata utama dan area parkir di zona pariwisata yang telah ditentukan.

Pemerintah Kota Izu berencana untuk menguraikan alokasi pajak pariwisata dalam Skema Dasar Promosi Pariwisata, yang akan dikembangkan pada tahun fiskal 2025. Kemudian akan dilanjutkan dengan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, pemberlakuan peraturan, dan diskusi dengan kementerian dalam negeri dan otoritas terkait lainnya selama tahun fiskal 2026 dan 2027.

Pajak pemandian dan pajak akomodasi merupakan contoh umum pajak yang dikenakan pada pengunjung tujuan wisata.

Saat ini, sekitar 50 juta yen dari 110 juta yen yang dihasilkan dari pajak pemandian-yang awalnya diperuntukkan bagi pemeliharaan fasilitas pemandian air panas-sedang dialokasikan untuk mendukung promosi pariwisata.

Beberapa pemerintah prefektur di seluruh Jepang telah memutuskan untuk memperkenalkan pajak akomodasi untuk mendukung pariwisata dan infrastruktur lokal. Pajak ini bervariasi di setiap wilayah, dengan tarif dan jadwal pelaksanaan yang berbeda.

Di Hokkaido, pemerintah prefektur telah menyetujui pajak akomodasi yang berkisar antara 100 hingga 500 yen per orang per malam, yang akan mulai berlaku pada bulan April 2026. Langkah-langkah serupa sedang dipertimbangkan di daerah lain karena pemerintah daerah mencari sumber pendapatan tambahan untuk meningkatkan layanan pariwisata dan mempertahankan destinasi populer.