Ekonomi & Bisnis
Apa Kata Ekonom soal Penunjukan PM Inggris Tony Blair sebagai Dewan Pengawas Danantara?
TEMPO BISNIS
| 9 jam yang lalu
6 0 0
0
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penunjukan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, sebagai Dewan Pengawas Danantara merupakan langkah strategis dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas internasional dan menarik investor global.
Menurut dia, dengan latar belakang dan jaringan politik serta bisnis yang luas, kehadiran Tony Blair berpotensi membuka akses yang lebih besar ke pasar investasi global, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Selain itu, kata dia, Tony Blair berpengalaman dalam tata kelola pemerintahan dan investasi.
Dia menyebut pengalaman Tony Blair dapat memperkuat governance Danantara yang berkomitmen terhadap transparansi dan integritas. Tony Blair diketahui sudah menggeluti dunia politik sejak belia, bahkan dinobatkan sebagai PM Inggris termuda dalam sejarah Britania Raya dengan masa jabatan mulai 1997 hingga 2007.
Di sisi lain, Josua juga tidak memungkiri terdapat potensi skeptisisme mengenai pengaruh politik dan independensi keputusan bisnis. Dengan demikian, menurut dia, penting bagi Danantara untuk menegaskan peran dan batas kewenangan dewan pengawas untuk menjaga kepercayaan publik dan investor.
Dia berpendapat keterlibatan tokoh-tokoh global dalam dewan pengawas Danantara menunjukkan komitmen pemerintah yang ingin mencapai standar tata kelola yang setara dengan sovereign wealth fund kelas dunia, seperti GIC Singapura atau Temasek. Hal itu, kata dia, dikarenakan tokoh global dapat membawa perspektif internasional, praktik terbaik dalam investasi, serta memperkuat citra Danantara sebagai entitas yang kredibel dan profesional.
Selain itu, dia menambahkan, kehadiran tokoh global dapat mengurangi kekhawatiran investor terkait konflik kepentingan politik domestik. "Oleh karena itu, perlu transparansi yang kuat dalam peran dan kontribusi mereka untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Josua, Selasa, 25 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dalam kaitannya dengan pemerintah Indonesia, Tony Blair diketahui juga pernah menerima tawaran untuk menjadi Anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, dia mengaku senang bisa menjadi bagian dari pemindahan ibu kota Indonesia.
“Ini benar-benar kebahagiaan, hak istimewa sebenarnya, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang akan sangat menyenangkan. Saya pikir ini tidak hanya untuk Indonesia, tetapi dunia luar juga akan mendapatkan banyak inspirasi dari ini,” ujar Blair dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 28 Februari 2020, seperti dikutip dari laman resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres).
Melinda Kusuma Ningrum dan Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
komentar
Jadi yg pertama suka