Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi perdagangan karbon mencapai Rp76,56 miliar per 24 Februari 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengataan jumlah tersebut setara dengan volume transaksi karbon yang diperdagangkan sebanyak 1.557.326 ton CO2 ekuivalen.

"Sejak di-launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia (Jokowi) pada tanggal 26 September 2023, per tanggal 24 Februari 2024 total volume transaksi yang diperdagangkan itu telah mencapai 1.557.326 ton CO2 ekuivalen atau sebesar Rp76,56 miliar," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (25/2).

Adapun pengguna jasa alias badan usaha yang membeli dan menjual sertifikat pengurangan emisi atau persetujuan teknis emisi karbon tercatat sebanyak 107 perusahaaan. Sementara total frekuensi transaksi tercatat sebanyak 212 kali.

"Saat ini jumlah karbon, unit karbon yang dapat diperdagangkan itu mencapai 2.242.000 ton dan jumlah retirement yang diajukan saat ini adalah 936.000 ton CO2 ekuivalen," kata Inarno.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini ada tujuh proyek SPE-GRK yang diperdagangkan di bursa karbon yakni proyek Pertamina Geothermal Lahendong, PLTGU di Muara Karang milik PLN, dan PLTM di Gunung Wugul milik grup PLN.

Kemudian PLTGU Priok Blok 4 milik PLN, proyek konversi dari Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar yang dikelola PLN, Konversi dari Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle (Add On) PLTGU Grati Blok 2 milik PLN, dan PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW milik PLN.

"Proyek yang ada merupakan kategori technology base solution dan berasal dari sektor energi," kata Inarno.

Bursa karbon Indonesia secara resmi diluncurkan pada 26 September 2023. Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung target mitigasi perubahan iklim, sejalan dengan Perjanjian Paris dan target emisi net zero netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Bursa karbon menjadi platform bagi perusahaan untuk memperdagangkan sertifikat karbon dan persetujuan teknis batas atas emisi, baik sebagai pembeli maupun penjual, berdasarkan emisi yang mereka hasilkan.