TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara disingkat BPI Danantara, Senin pagi, 24 Februari 2025.

Namun, badan ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat atas potensi penyalahgunaan termasuk mengingatkan tentang skandal keuangan yang terjadi pada kasus 1MDB (1Malaysia Development Berhad) di Malaysia agar Indonesia tak berakhir sama. Bagaimana kah perjalanan kasus tersebut? 

Dalam kegiatan peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selain itu, Kepala Negara mengeklaim pemerintah berhasil mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan bertanggung jawab dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ujar Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin pagi.

Sebelumnya, kehadiran Danantara mengundang pro-kontra di masyarakat. Banyak yang merasa khawatir untuk menabung di Bank BUMN karena takut akan adanya penyalahgunaan. Masyarakat juga khawatir Danantara berakhir sama seperti nasib skandal 1MDB.

Mengenal Kasus 1MDB
Dilansir dari Reuters, 1MDB (1Malaysia Development Berhad) adalah dana investasi negara yang didirikan pada 2009 dengan bantuan financier Malaysia, Jho Low, untuk mendorong pembangunan ekonomi. Najib Razak, yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari 2009 hingga 2018, ikut mendirikannya. 

Antara 2009 hingga 2013, 1MDB mengumpulkan miliaran dolar melalui penerbitan obligasi untuk proyek investasi dan kerja sama bisnis. Namun, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) mengungkap bahwa sekitar $4,5 miliar dana tersebut dialihkan ke rekening luar negeri dan perusahaan cangkang yang sebagian besar terkait dengan Jho Low. Dana yang diselewengkan itu digunakan untuk membeli berbagai aset mewah, termasuk jet pribadi, kapal pesiar, hotel, perhiasan, serta membiayai produksi film.

Pihak berwenang Malaysia menuduh mantan Perdana Menteri Najib Razak menerima lebih dari $1 miliar dari dana 1MDB. Dalam gugatan di AS, seorang yang disebut sebagai "Malaysian Official 1" diduga menerima dana tersebut, termasuk $681 juta menjelang pemilu 2013, ketika partainya, UMNO, tetap berkuasa meskipun kalah suara secara nasional. Sebagian dana juga disebut digunakan untuk membeli perhiasan bagi istrinya.

Najib yang merupakan putra perdana menteri kedua Malaysia, akhirnya kalah dalam pemilu 2018 akibat kemarahan publik atas skandal ini dan menjadi pemimpin Malaysia pertama yang diadili atas kasus korupsi. Ia menghadapi 42 dakwaan pidana terkait 1MDB dan lembaga negara lainnya. Skandal ini turut menyeret berbagai institusi keuangan dan pejabat tinggi di seluruh dunia, dengan setidaknya enam negara, termasuk Singapura dan Swiss, meluncurkan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana tersebut.

Perjalanan Kasus 1MDB
Dikutip dari Al-Jazeera, kasus 1MDB memiliki perjalanan yang panjang sejak 2009 hingga 2020 yang terangkum sebagai berikut:

Juli 2009 
Najib, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, meluncurkan 1MDB sebagai "perusahaan pembangunan strategis" untuk mencari sumber pertumbuhan baru. Dana ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Malaysia, dan Najib menjadi ketua dewan penasihatnya.  

September 2009  
1MDB menjalin kerja sama dengan PetroSaudi International dan menginvestasikan $1 miliar untuk mendapatkan 40% saham dalam usaha patungan. Sementara itu, PetroSaudi yang didukung oleh aset minyak dan gas senilai $1,5 miliar memiliki 60% saham.  

Maret 2012 
Najib meluncurkan Tun Razak Exchange, sebuah distrik keuangan baru di Kuala Lumpur yang dikembangkan oleh 1MDB. Dalam acara tersebut, ia mengatakan bahwa proyek tahap pertama ini akan menarik investasi asing langsung senilai RM3,5 miliar ($856,8 juta).  

Mei & Oktober 2012 
Goldman Sachs membantu 1MDB menerbitkan obligasi senilai $3,5 miliar untuk membeli aset energi.  

Desember 2013  
Film The Wolf of Wall Street yang dibintangi Leonardo DiCaprio dirilis di AS. Film senilai $100 juta ini diproduksi oleh Red Granite Pictures, yang didirikan oleh Riza Aziz, anak tiri Najib. Dalam kredit film, Jho Low disebut sebagai pihak yang berkontribusi.  

Januari 2015 
1MDB gagal membayar pinjaman sekitar $550 juta.  

Maret 2015 
Di bawah tekanan publik, pemerintah Malaysia membentuk satuan tugas khusus untuk menyelidiki 1MDB.  

Juli 2015 
The Wall Street Journal dan Sarawak Report mengungkap bahwa hampir $700 juta yang diduga berasal dari 1MDB masuk ke rekening pribadi Najib.  

Najib kemudian memecat Jaksa Agung yang memimpin penyelidikan dan merombak kabinetnya, termasuk mengganti Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. 

Januari 2016
Jaksa Agung yang baru menyatakan bahwa Najib tidak bersalah. 

Juli 2016
Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan perdata untuk menyita aset yang diduga dibeli dengan dana hasil korupsi 1MDB. Mereka mengungkap bahwa $681 juta masuk ke rekening pribadi seseorang yang disebut sebagai "Malaysian Official 1", yang dikonfirmasi sebagai Najib.  

Juni 2017
Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa lebih dari $4,5 miliar telah diselewengkan dari 1MDB oleh pejabat tinggi dan rekan-rekannya.  

Agustus 2017 
Departemen Kehakiman AS mengonfirmasi bahwa penyelidikan pidana terkait skandal ini sedang berlangsung, menyebutnya sebagai "kleptokrasi yang paling parah".  

Mei 2018
Najib kalah dalam pemilu akibat meningkatnya kemarahan publik terhadap 1MDB dan biaya hidup yang naik. Dua hari setelah kekalahan, Najib dan istrinya, Rosmah Mansor, dilarang meninggalkan negara.  

Juni 2018
Polisi Malaysia menggerebek properti milik Najib di Kuala Lumpur dan menyita sejumlah aset senilai sekitar $275 juta.  

Juli 2018  
Najib didakwa untuk pertama kalinya dalam kasus terkait 1MDB.  

Oktober 2018  
Rosmah juga diadili atas tuduhan pencucian uang dan penghindaran pajak. 

Desember 2018  
Malaysia mengajukan tuntutan pidana terhadap Goldman Sachs terkait penjualan obligasi 1MDB.  

April 2019 
Najib hadir di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur untuk menghadapi tujuh dakwaan terkait SRC International, salah satu unit 1MDB. Ini adalah awal dari serangkaian persidangan yang ia hadapi. 

Agustus 2019
Najib menjalani sidang terbesar dalam kasus terkait 1MDB. Jaksa utama mengatakan bahwa Najib menjalankan "sandiwara besar" dalam empat tahap untuk memperkaya dirinya sendiri.  

Maret 2020 
Krisis politik mengguncang Malaysia, menyebabkan Mahathir Mohamad mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Setelah seminggu ketidakpastian, Raja menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai PM baru. Keputusan ini mengembalikan UMNO ke pemerintahan, dengan Najib masih memiliki pengaruh kuat.  

Mei 2020  
Jaksa Malaysia menyetujui penyelesaian senilai $107,3 juta dengan Riza Aziz, anak tiri Najib, dan mencabut tuntutan pencucian uang terhadapnya.  

Juli 2020  
Malaysia mencapai kesepakatan dengan Goldman Sachs senilai $3,9 miliar dan setuju untuk menghentikan penyelidikan pidana terhadap peran bank tersebut dalam skandal 1MDB.

Ervana Trikarinaputri  berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: IHSG Anjlok Pengamat Sebut Danantara Belum Bisa Topang Pasar Saham