Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Ekonomi & Bisnis
LBH Jakarta Terima 526 Pengaduan Warga Korban Pertamax Diduga Oplosan
CNN EKONOMI
| Kemarin, 14:32
1 0 0
0
Jakarta, CNN Indonesia --
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sudah menerima 526 pengaduan dari warga korban Pertamax diduga oplosan sejak resmi membuka posko pada Jumat (28/2).
"Sudah 526 pengaduan yang masuk," ujar Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (2/3).
Dalam kanal aduan tersebut, Fadhil menuturkan warga diminta untuk melampirkan bukti seperti sejak kapan memakai Pertamax, sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan, dampak yang dialami hingga pengawasan apa yang diperlukan agar kejadian serupa tidak berulang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari aduan-aduan tersebut, Fadhil menjelaskan nantinya akan dilakukan analisis untuk diambil langkah selanjutnya. Saat dikonfirmasi apakah akan menempuh jalur gugatan perdata, Fadhil belum bisa memastikan.
"Tergantung, harus pelajari data pengaduan dulu kira-kira kebutuhannya apa," ucap dia.
Fadhil menjelaskan alasan pihaknya membuka posko pengaduan.
Sejak Kejaksaan Agung mengumumkan penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Tahun 2018-2023, kata dia, banyak warga yang mengungkapkan keresahannya di media sosial.
Mulai dari merasa tertipu oleh PT Pertamina, hingga kondisi kendaraan bermotornya yang memburuk akibat kualitas BBM jenis Pertamax yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan Pertamina.
"Keresahan warga semakin besar lantaran pihak Pertamina menyampaikan sanggahan-sanggahan terhadap polemik ini tanpa disertai bukti yang jelas dan akurat," kata Fadhil.
Menurut dia, perlu ada pemeriksaan mendalam oleh tim independen yang terjamin dan teruji integritasnya. Tim tersebut harus diisi oleh para ahli di bidang terkait dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan pemeriksaan tersebut, Fadhil berharap ditemukan fakta-fakta kredibel yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
"Jika benar dugaan pengoplosan ini terjadi, maka hal ini berdampak pada kerugian warga sebagai konsumen utama BBM. Dalam konteks tersebut, maka warga memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan kebutuhannya untuk mendapatkan pemulihan dan menjamin kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa depan," ungkap dia.
Sementara itu, Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhamad Saleh menjelaskan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut Kejaksaan Agung mencerminkan tata kelola energi yang buruk di Indonesia. Mulai dari subsidi BBM yang tidak transparan, pengawasan yang lemah, hingga akuntabilitas dalam pengadaan minyak yang minim.
Kata dia, mekanisme yang ada cenderung reaktif bukan preventif. Sementara data impor dan transaksi pembelian minyak tidak terbuka bagi publik membuka celah bagi praktik korupsi.
"Sayangnya, penyelesaian kasus korupsi di sektor ini masih berfokus pada kerugian negara, bukan pemulihan hak rakyat yang terdampak," ungkap Saleh.
Kejaksaan Agung sejauh ini telah memproses hukum sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Tahun 2018-2023.
Negara disebut setidaknya mengalami kerugian sebesar Rp193,7 triliun.
Para tersangka tersebut ialah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin; Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping Yoki Firnandi.
Vice President Feedstock Management pada PT Kilang Pertamina International Agus Purwono; Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza; Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati.
Selanjutnya Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya; dan Vice President Trading Produk Pertamina Patra Niaga Edward Corne.
Penjelasan Pertamina
PT Pertamina (Persero) membantah Pertamax merupakan BBM hasil oplosan.
Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan Pertamax tetap sesuai standar yaitu RON 92, dan memenuhi semua parameter kualitas bahan bakar yang telah ditetapkan Ditjen Migas.
Fadjar menyebut Kementerian ESDM juga terus mengawasi mutu BBM dengan cara melakukan uji sampel BBM dari berbagai SPBU secara periodik.
Ia menerangkan ada perbedaan signifikan antara oplosan dengan blending BBM. Oplosan adalah istilah pencampuran yang tidak sesuai dengan aturan, sedangkan blending merupakan praktik umum (common practice) dalam proses produksi bahan bakar.
"Blending dimaksud adalah proses pencampuran bahan bakar atau dengan unsur kimia lain untuk mencapai kadar oktan atau RON tertentu dan parameter kualitas lainnya," imbuhnya.
Fadjar mencontohkan Pertalite yang merupakan campuran komponen bahan bakar RON 92 atau yang lebih tinggi dengan bahan bakar RON yang lebih rendah sehingga dicapai bahan bakar RON 90.
Dengan demikian, Fadjar mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terkait mutu BBM Pertamina. "Kualitas Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasinya, yaitu dengan standar oktan 92," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Rabu.
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!