ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengklaim uji sampel sudah dilakukan pada 2.457 SPBU Pertamina se-Indonesia. Ini setara dengan 30 persen dari total pom bensin pelat merah yang jumlahnya mencapai 7.842.

"Kami lakukan audit internal, pengawalan tata kelola, memastikan perbaikan berkelanjutan. Ini pekerjaan rumah (PR) yang kami akan terus lakukan. Tentunya akan kami update terus kepada masyarakat, kepada Komisi VI, Supaya dapat membantu kami juga mengawal," jelasnya.

Bos Pertamina itu mengakui apa yang sedang mereka hadapi sekarang ini tidak mudah. Simon menyebut ada banyak tantangan di masa mendatang, walau ia yakin ada dukungan dan dorongan semangat dari masyarakat.

Ia juga mengingat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan amanat di perusahaan pelat merah itu.

"Saya hanya selalu mengingat pesan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa good governance dan clean government adalah faktor yang mendorong prosperous nation (negara kaya dan sukses). Jadi, dua hal itu akan kita pegang terus," tuturnya.

"Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami melakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi. Tidak hanya korupsi, juga terhadap suap-suap di dalam internal Pertamina, kita juga harus berbenah diri. Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu," tandas Simon.

PT Pertamina (Persero) tengah tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 tersangka, yaitu 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta.

Salah satu pejabat Pertamina yang tersangkut kasus itu adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. Riva diduga berbohong saat mengimpor minyak mentah RON 90, yang justru dicatat sebagai RON 92.

Kasus Riva membuat masyarakat Indonesia geram. Para pelanggan Pertamina kadung menganggap pertamax yang beredar di SPBU adalah hasil oplosan atau blending dengan pertalite.

Penyidik Kejagung juga menemukan dugaan mark up kontrak dalam pengiriman minyak impor yang dilakukan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Negara pada akhirnya harus membayar biaya fee sebesar 13 persen-15 persen.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan perkiraan kerugian Rp193,7 triliun hanya terjadi di 2023. Ada kemungkinan modus serupa yang merugikan negara juga terjadi selama 2018-2022, bahkan lebih besar, walau Kejagung masih harus mengeceknya.