ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah komoditas utama yang menjadi fokus pengembangan meliputi kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, mete, lada, singkong, serta peternakan terintegrasi.

Dari total kebutuhan investasi, kelapa sawit menjadi sektor dengan anggaran terbesar, mencapai Rp321,13 triliun, disusul oleh tebu sebesar Rp77,39 triliun, dan kopi sebesar Rp75,13 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan industri cold storage bawang putih, yang ditargetkan dibangun di Lampung, Makassar, dan Surabaya, guna mengurangi ketergantungan impor.

Investasi lainnya diarahkan untuk ekspansi lahan singkong seluas 300 ribu hektare (ha), dengan tambahan modal Rp4,23 triliun untuk mendukung industri tepung tapioka dan mocaf.

Sementara itu, sektor tebu akan difokuskan pada pengembangan industri gula putih dan bioetanol, yang menjadi bagian dari program energi terbarukan.

Selain tanaman pangan dan perkebunan, pemerintah juga mengalokasikan Rp4,01 triliun untuk peternakan terintegrasi, yang mencakup klaster peternakan di berbagai wilayah seperti Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut, Amran menyebut Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan, program makan bergizi gratis (MBG), dan ketahanan energi sebagai prioritas utama. Dari seluruh agenda tersebut, 75 persen berada di sektor pertanian, ditambah 5 persen-10 persen untuk hilirisasi.

"Peluang investasi di sektor pertanian sangat besar. Kadin sudah mulai bergerak, tapi masih secara individu. Secara organisasi, kita butuh keterlibatan yang lebih luas untuk proyek seperti cetak sawah dan optimalisasi lahan. Saat ini, kita bicara potensi 800 ribu hektare lahan baru, yang tidak mudah untuk diwujudkan," ujar Amran dalam acara penandatangan nota kesepahaman (MOU) dengan Kadin di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Amran merinci bahwa proyek cetak sawah mencapai 225 ribu ha dan bisa ditingkatkan menjadi 300 ribu ha, sementara optimalisasi lahan mencapai 500 ribu ha.

Untuk mendukung pengembangan ini, anggaran irigasi disiapkan sebesar Rp12 triliun, sementara anggaran pertanian sendiri naik dari Rp6,9 triliun menjadi sekitar Rp30 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp40 triliun. Amran menegaskan transparansi dalam pengelolaan dana investasi akan dijaga ketat.

"Saya titip ke Kadin, jangan ada permainan di bawah meja. Kalau ada yang mencoba lobi di luar aturan, saya tidak ragu untuk mencopotnya," tegasnya.

Amran juga menyoroti berbagai komoditas strategis yang menjadi peluang besar bagi investor. Bawang putih, misalnya, memiliki potensi investasi hingga Rp7 triliun, sementara sektor peternakan menarik minat investor dari Vietnam dengan potensi mengurangi impor hingga 50 persen.

"Singkong juga jadi prioritas, dengan target 300 ribu ha, yang bisa menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp60 triliun. Untuk sawit, kita berbicara angka Rp300 triliun, sementara untuk hilirisasi kelapa dalam dan tebu juga sangat menjanjikan," ujar Amran.

Dia juga mengajak pengusaha lokal untuk terlibat secara aktif, mengingat potensi besar yang ada.

"Kalau Kadin tidak mampu, tentu akan ditawarkan ke investor asing. Tapi saya berharap Kadin siap dan membentuk tim yang kuat, bukan sekadar tanda tangan MoU tanpa aksi nyata," tegasnya.

Menurutnya, skema investasi yang ideal adalah kemitraan antara pemerintah dan swasta, sehingga beban APBN bisa dikurangi.

"APBN kita terbatas, jadi swasta harus ikut berperan. Presiden sudah menyiapkan dana Rp700 triliun, dan jika dikelola dengan baik, ini bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta menekan angka kemiskinan dan stunting," tambahnya.