TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menggelontorkan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (perum Bulog). Hal ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto awal tahun untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang Idulfitri.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bendahara negara menyampaikan bahwa peran Bulog menjadi penting dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. “Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras atau gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujarnya lewat keterangan resmi, Selasa, 11 Maret 2025.

Pemerintah, menurut dia terus memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Lebaran, dengan kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras bagi masyarakat. Kepala negara telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi serta harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.

Sri Mulyani memaparkan arahan presiden agar Bulog bisa mengelola dana investasi tersebut dengan baik, secara tepat, profesional, dan bebas korupsi. Serta menggunakannya untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan petani seiring dengan stabilitas harga beras di pasar. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras.