ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Luhut menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau pembentukan family office. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menyiapkan urusan teknis.

Ia mengatakan akan ada tim dari DEN serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menindaklanjuti hal tersebut. Luhut berharap pembahasannya bisa selesai dalam waktu seminggu ke depan.

Setelah itu, hasil pembahasan teknis dilaporkan ke Presiden Prabowo. Ketua DEN Luhut memperkirakan family office bakal terbentuk dalam beberapa bulan mendatang.

"Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan (family office resmi dibentuk). Karena Presiden (Prabowo) sudah memberikan 'go ahead' waktu bertemu di Istana itu. Jadi, kita tinggal teknis," bebernya.

"Kita nanti laporkan ke Presiden (Prabowo). Kalau presiden perintah execute (bentuk family office), ya kita execute," tambah Luhut.

Usul pembentukan family office sudah didengungkan Luhut sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Luhut pertama kali mengungkapkannya ke publik pada 5 Juni 2024, saat dirinya dipanggil Badan Anggaran DPR RI bersama para menko lain.

Jokowi bahkan sudah memasang target potensi pengelolaan dana US$500 miliar atau sekitar Rp8.178,8 triliun (asumsi kurs Rp16.357 per dolar AS) dari pembentukan family office. Ini akan didapat dari kekayaan orang super kaya alias crazy rich.

Secara sederhana, family office merupakan perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar-generasi.

Bali menjadi salah satu wilayah yang akan dipilih untuk mendirikan family office. Sedangkan opsi lainnya adalah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Di lain sisi, family office dirasa bakal berdampak pada penerimaan negara. Ini karena penempatan dana orang super kaya di family office akan bebas pajak.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bahkan mengaku kasihan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia berpendapat seharusnya pemerintah tak terus-menerus mengobral insentif fiskal untuk menarik investasi asing.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal," ucap Suharso di Kompleks DPR RI pada Juli 2024 lalu.

"Menurut saya, itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu (kemudahan lain) dibandingkan insentif fiskal. Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik, tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal," sambungnya.