TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan investasi dalam proyek Dimethyl Ether (DME) akan diprioritaskan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, jika terdapat keterbatasan dari BUMN, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan badan usaha swasta dalam bentuk joint venture.

“Ini kan prioritas diberikan kepada BUMN, tapi kalau ini untuk BUMN itu ada keterbatasan, ya mungkin kami dorong, ini akan ada joint venture antara BUMN dengan badan usaha,” ujar Yuliot saat ditemui di kantornya, Jumat, 14 Maret 2025. 

Terkait mundurnya Air Products dari proyek ini, pemerintah memastikan bahwa badan usaha yang akan terlibat nantinya memiliki komitmen kuat sejak awal. Yuliot mengungkapkan bahwa Air Products mengalami kendala karena prosesnya memakan waktu lama, dan mereka meminta jaminan penjualan pasokan yang keputusannya terlambat diambil. Pemerintah kini berupaya agar momentum proyek tidak kembali terlewatkan.

Sementara itu, beberapa perusahaan BUMN masih terlibat dalam proyek ini dan tengah dikonsolidasikan. Dalam hal teknologi, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai sumber dari Asia, Amerika, maupun Eropa, dengan fokus pada efisiensi teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek.

DME dinilai sebagai solusi peningkatan nilai tambah batu bara kalori rendah yang semakin menurun kualitasnya. “Kalau kita tidak meningkatkan nilai tambah dalam bentuk DME, batu bara kita tidak bisa dimanfaatkan. Sementara DME ini bisa digunakan untuk substitusi Elpiji (liquefied petroleum gas), sehingga dapat meningkatkan ketersediaan energi dalam negeri serta memperkuat ketahanan energi,” ucapnya. 

Lokasi investasi DME di Sumatera Selatan, khususnya di Muara Enim, merupakan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun, pemerintah juga akan mengembangkan proyek baru di lokasi lain sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam satu tahun terakhir.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan tengah mendorong pengembangan DME sebagai olahan gas dari batubara untuk menggantikan elpiji. Mengenai lokasi pembangunan DME, Bahlil menyinggung Sumatera dan Kalimantan ditargetkan sebagai lokasi ideal pembangunan proyek tersebut mengingat keduanya banyak mengandung cadangan batu bara.

Proyek DME merupakan bagian dari 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan yang ditetapkan Presiden Prabowo. Selain untuk memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.