ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena saya tahu juga beberapa K/L punya pemikiran, punya data sendiri," imbuhnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu mencontohkan bahwa Menteri UMKM Maman Abdurahman juga punya database terkait usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Begitu pula Kementerian Keuangan yang mengantongi data penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

"Saya tahu KUR itu ada yang sangat mikro, dia punya data sendiri. Itu pasti datanya cukup overlap di mana-mana. Nah, mungkin itu perlu untuk kita terus lihat, untuk berbagai data, governance-nya. Bagaimana memelihara agar datanya tetap update dan akurat," pesan Ani.

Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertanggung jawab atas DTSEN lalu menjelaskan bahwa data akan diperbarui per tiga bulan. Sedangkan data yang tersedia sekarang merupakan produk pertama harmonisasi dari sejumlah K/L, sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Cak Imin juga menjelaskan akan ada skema inclusion error dan exclusion error dalam update DTSEN.

"Jadi, ada (penerima bantuan sosial) yang masuk, ada yang keluar dari data yang salah. Salah itu apa? Setelah dilihat, ternyata yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima," jelasnya usai rapat.

"Tentu ini akan dinamis juga (pemberian bansos). Makanya, yang salur bulan lalu, untuk tiga bulan akan datang itu ada perubahan-perubahan (penerima). Tentu pasti akan ada pemberitahuan," tambah Cak Imin.