TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyebut sudah bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto melaporkan kondisi sektor perumahan saat ini. Dalam surat tersebut, REI juga mengusulkan roadmap atau peta jalan program 3 juta rumah per tahun.

Usulan itu disampaikan lantaran hingga kini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait belum merilis peta jalan program. Padahal, pemerintahan Prabowo sudah berjalan lima bulan. Prabowo juga sudah memasukan program 3 juta rumah per tahun ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). "Kami usulkan sehingga (program) bergerak. Sekarang kan tidak ada progres, bahkan Prabowo sudah jarang menyebut program 3 juta rumah," kata Joko ketika ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Rabu, 19 Maret 2025.

Untuk roadmap program 3 juta rumah, REI mengusulkan empat hal, yakni kebijakan soal pertanahan, perizinan, kondusivitas, dan kebijakan soal pembiayaan. Joko menjelaskan, kebijakan pertanahan diperlukan karena pembangunan hunian membutuhkan pengadaan tanah. "Berarti ada RDTR (rencana detail tata ruang), berarti harus ada Peraturan Pemerintah," kata Joko.

Kemudian soal pembiayaan, menurut Joko pemerintah perlu merilis kebijakan terkait pengakuan terhadap masyarakat berpenghasilan tetap. Misalnya, bagi para petani. Kebijakan ini diperlukan agar petani bisa dikategorikan berpendapatan tetap dan bisa mendapat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari perbankan.

Menurut dia, kebijakan diperlukan agar ekosistem perumahan tidak berkutat pada kontroversi. "Ini yang sangat tidak produktif buat industri dan buat masyarakat (bisa) mendapat rumah," kata Joko.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara mengeklaim sudah ada roadmap program 3 juta rumah yang disiapkan Kementerian PKP. Ara akan menyampaikannya ketika Komisi V DPR RI mengundang untuk rapat kerja. “Besok (rapat/menyampaikan roadmap ke DPR) juga siap,” kata Ara kepada wartawan sebelum launching logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat malam, 21 Februari 2025. “Kalau peta jalan ada perubahan, kami juga siap.”

Kendati begitu, Ara tidak mau memberi penjelasan ketika ditanya ihwal prioritas program Kementerian PKP yang ia susun dalam roadmap program 3 juta rumah. “Nanti, pada waktunya, ya,” kata Politikus Partai Gerindra itu. 

Hingga saat ini, belum ada agenda rapat kerja Ara dengan Komisi V DPR RI. Kementerian PKP juga belum merilis peta jalan 3 juta rumah ke publik.

Adian Napitupulu, anggota Komisi V DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian PKP juga belum mengetahui apakah Ara sudah menyerahkan roadmap program 3 juta rumah ke komisinya. "Nanti saya tanyakan ke sekretariat," kata Adian saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 19 Maret 2025.

Namun, Politikus PDIP itu menyebut Komisi V sudah menjadwalkan rapat kerja bersama Kementerian PKP. "Mungkin habis reses," ujar Adian. Adapun DPR akan memasuki masa reses mulai Jumat, 21 Maret mendatang.