Herry mengkritisi pemilihan tim Danantara. Apalagi, ada sejumlah kolega atau koneksi dari CIO Pandu Sjahrir.

Ia secara spesifik menyoroti posisi Managing Director Finance di Holding Investasi Djamal Attamimi. Sosok tersebut adalah Komisaris PT TBS Energi Utama Tbk alias TOBA, yakni perusahaan lama tempat Pandu berkarier sebagai Wakil Direktur Utama.

Selain itu, Djamal merupakan Managing Partner & CEO Lynx Asia Partners. Perusahaan yang berbasis di Singapura itu juga berstatus pengelola dana investasi.

Ada dua orang lain yang juga disorot Herry, yakni Dewan Penasihat Ray Dalio selaku pendiri Bridgewater Associates serta Dewan Penasihat Chapman Taylor yang bekerja di Capital Group. Keduanya adalah pengelola dana investasi di tempat lain yang berpotensi melahirkan benturan kepentingan alias conflict of interest.

"Tugas mereka, terutama menjadi penasihat investasi bagi kliennya. Sementara Danantara, dalam aksi korporasinya kelak akan menerbitkan instrumen investasi. Karena itu, peluang benturan kepentingan di sini akan sangat besar," tuturnya.

Selain itu, ada Managing Director Risk and Sustainability Lieng-Seng Wee juga berstatus CEO & Co-Founder Dragonfly. Itu adalah perusahaan investasi di Amerika Serikat (AS) yang punya fokus dalam urusan kripto.

Herry menegaskan susunan kepengurusan ini jelas menimbulkan kekhawatiran publik dan investor.

"Bagi investor yang tidak berelasi dengan Danantara, misalnya tidak ada orangnya (kolega) di dalam kepengurusan, ya jelas ngeri dong untuk bekerja sama," ucap Herry.

"Jelas-jelas ada perwakilan Bridgewater Associates, Capital Group, DragonFly, TOBA, Lynx Asia. Jadi, komposisinya berisiko bagi investor. Ada potensi benturan kepentingan yang sangat besar di Danantara," sambungnya.

Di lain sisi, ia mendesak Rosan Roeslani mundur dari posisi Menteri Investasi dan Hilirisasi. Begitu pula dengan Dony Oskaria yang masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN sekaligus Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Ia menegaskan rangkap jabatan dengan posisi di pemerintahan adalah sikap yang tidak elok. Bahkan, diyakininya sebagai tindakan melanggar undang-undang.

Publik pada akhirnya semakin memupuk kecurigaan dengan hadirnya Danantara. Rosan yang kukuh tak mau melepas posisinya di Kabinet Merah Putih bahkan turut mengangkut anak buahnya, yakni Staf Khusus Bidang Ekonomi Kementerian Investasi Ivy Santoso menjadi Managing Director Head of Office Danantara.

"Kan enggak salah kalau orang jadi curiga dengan masuknya Ivy Santoso sebagai (Managing Director) Head of Office Danantara, mengingat dia juga Staf Khusus Rosan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Investasi," tuturnya.

"Jadi, kalau serius mau ada di Danantara, sebaiknya (Rosan dan Dony) segera mundur (dari Kabinet Merah Putih). Apalagi, berpotensi terjadi benturan kepentingan yang jadi musuh investor," ucap Herry memperingatkan.

Selain mengkritisi susunan 'timnas' Danantara, pria yang dikenal sebagai pengamat dan pemerhati BUMN itu menantang Danantara untuk membuktikan kapasitasnya. Ia mendesak badan baru itu tak memakan waktu lama untuk beraksi.

Ia menganggap momen yang tepat untuk menjawab keraguan publik adalah kurang dari setahun ke depan.

"Danantara harus membuktikan sedikitnya 6 bulan atau paling lama 1 tahun. Persoalan-persoalan yang terjadi di BUMN harus selesai," tantang Herry.

"Misalnya, menyelesaikan BUMN sakit, konsolidasi BUMN Karya, (membereskan) beragam kasus korupsi di BUMN. Jangan mau ambil dividennya saja, tapi melupakan masalahnya. Perubahannya harus sudah terlihat dalam kurun waktu 6 bulan," desaknya.

Ada pesan lain yang ia titipkan untuk Holding Operasional di bawah kendali Dony Oskaria. Menurutnya, hal paling mendesak adalah mengonsolidasikan BUMN yang prosesnya belum rampung.

Konsolidasi perlu ditempuh untuk penyehatan perusahaan pelat merah yang sakit maupun bermasalah. Setelah itu, Dony Cs baru boleh putar otak mencarikan proyek-proyek yang sesuai.

"(Prosesnya) jangan dibalik!" tutup Herry.