TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengkritik kebijakan pemerintah memberikan alat dan mesin pertanian (alsintan) gratis kepada petani. Menurut dia, alsintan itu justru banyak yang terlantar. “Jangan berpikir bantu gratis alat mesin ke petani. Belum tentu bisa dimanfaatkan. Sebelum petani ini betul-betul eksis di dalam kelompok yang baik. Kalau tidak, banyak yang mengkrak,” ujar Sutarto dalam diskusi bertema 'Investasi Pemerintah untuk Cadangan Beras' di Attap Jakarta yang digelar Tempo, Jumat, 21 Maret 2025.

Sutarto menjelaskan, penerintah belakangan ini bersemangat membantu petani dengan memberikan alsintan secara cuma-cuma kepada mereka. Tapi ketika ke lapangan, Sutarto menemukan banyak alsintan itu yang terlantar. Ia mengaku melihat dengan mata kepala sendiri. “Saya potretin itu kalau saya ke lapangan, karena saya sering ke lapangan. Saya dari dulu paling tidak suka bantuan gratis,” ujar eks Direktur Utama Perum Bulog ini.

Sutarto mengatakan, pemerintah seharusnya tak mendidik petani dengan bantuan gratis. Sebab dalam praktiknya, bantuan itu akan merepotkan di lapangan. Kalau ada apa-apa, ujar dia, petani mau memperolehnya secara gratis.

Bantuan alsintan gratis, Sutarto mengatakan, justru akan merusak petani. Alih-alih memberikan bantuan secara cuma-cuma, ia meminta pemerintah membangun klastering pertanian. Hal itu juga dia jalankan ketika masih bertugas di Bulog. “Enggak usah berlomba-lomba untuk membantu gratis alat-alat yang akhirnya tidak jalan,” ujar Sutarto.

Bantuan alsintan itu disalurkan Kementerian Pertanian (Kementan) di antaranya melalui program brigade pangan. Di program itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji menghibahkan alsintan senilai Rp 3 miliar kepada setiap kelompok. Alsintan itu terdiri dari traktor, pompa, hingga mesin panen combine harvester.

Kementan berencana membentuk 1.755 brigade. Dengan 15 orang setiap brigade, anggota brigade diproyeksikan sekitar 26.325 orang. Akhir tahun lalu, kementerian ini mengklaim telah membentuk 1.500 brigade dan menggaet 23 ribu orang. Tapi mereka akan ditempatkan bertahap, tidak sekaligus. Belakangan Amran mengklaim pendaftar Brigade Pangan tembus 27 ribu orang pada Januari 2025. Program ini menghabiskan anggaran Rp 29 triliun.

Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial yang akan mengelola lahan seluas 200 hektare. Pemerintah menyiapkan 400 pendamping dari para pegawai Kementan dan 50 mentor dari penyuluh, dosen, guru, dan widyaiswara. Setiap petani milenial dijanjikan pendapatan Rp 10 hingga Rp 20 juta per bulan. "Di atas gaji menteri," ujar Amran.

Brigade Pangan beroperasi di 12 provinsi yang menjadi wilayah optimalisasi lahan rawa, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.