TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto menargetkan penggunaan 100 persen energi terbarukan pada 2035. Ia menyampaikan komitmen ini dalam kunjungan ke Brasil pekan lalu dalam pernyataan pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada Rabu, 9 Juli 2025 di Istana Planalto, Brasilia.

Hal serupa juga sempat Prabowo sampaikan dalam forum G20. Prabowo juga menyatakan rencana penambahan 75 gigawatt energi terbarukan dan percepatan target Emisi Nol Bersih menjadi 2050. “Targetnya tentu saja 2040, tetapi para ahli saya mengatakan bahwa kami dapat mencapainya jauh lebih cepat,” katanya, dikutip dari keterangan resmi, 10 Juli 2025.

Namun, target ambisius ini menuntut pembiayaan besar dan reformasi kebijakan yang konkret. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan 61 persen bauran energi berasal dari sumber terbarukan. Sekitar 24 persen sisanya masih menggunakan pembangkit berbahan bakar fosil seperti batu bara dan gas.

Untuk mencapainya, pemerintah perlu menghentikan dini sejumlah PLTU batu bara, membatalkan pembangunan pembangkit fosil dalam daftar RUPTL, dan membangun pembangkit energi terbarukan dalam skala besar.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menyatakan pembangunan pembangkit energi terbarukan pada periode 2025-2029 harus dipercepat 4,5 kali lipat, dan pada 2030-2034 hingga 11 kali lipat dari kecepatan saat ini.

Menurut Tata, pendanaan menjadi tantangan terbesar. Ia menjelaskan, “SUSTAIN telah menghitung potensi pendanaan yang bisa dipakai untuk percepatan pembangunan energi terbarukan, yakni dari penambahan pungutan produksi batu bara ditambah investasi dari Cina, bisa membiayai minimal Rp 819,6 triliun, untuk pembiayaan 10 tahun RUPTL.”

SUSTAIN mencatat pungutan batu bara berpotensi menghasilkan Rp 675,6 triliun, sedangkan investasi dari Cina melalui skema Belt and Road Initiative (BRI) bisa menyumbang Rp 144 triliun. Dana ini mencukupi sekitar 77 persen kebutuhan pembangunan pembangkit swasta, jaringan transmisi, dan distribusi selama periode pemerintahan Prabowo (2025-2029).

Meski begitu, Tata menilai dua sumber dana tersebut belum cukup. Ia mendorong pemerintah mereformasi kebijakan fiskal dan energi agar lebih berpihak pada transisi energi. Ia mencontohkan, pada 2023 investasi energi terbarukan di Indonesia hanya mencapai US$ 1,5 miliar, padahal kebutuhan dalam RUPTL menyentuh US$ 105,2 miliar atau sekitar Rp 1.682 triliun.

Tata juga menyarankan Badan Pengelola Investasi Danantara ikut mengelola dua sumber pendanaan tersebut. “Danantara bisa mengelola dua sumber pendanaan ini untuk menggunakan langsung kepada proyek-proyek pengembangan energi terbarukan yang tercantum dalam RUPTL,” ujarnya.