DALAM pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah di wilayah itu. Hal ini diutarakan Mahyeldi usai bertemu Menkeu membahas pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

"Kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya, ya kita harapkan begitu," ujar Mahyeldi ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.

Permintaan tersebut disampaikan karena pemangkasan TKD telah berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pegawai dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pelayanan publik di wilayah itu.

Mahyeldi menjelaskan, pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi ajang penyampaian masukan dari para kepala daerah mengenai kondisi aktual keuangan daerah usai pengurangan alokasi dana transfer pusat.

Pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), kata Mahyeldi, menambah beban daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan merealisasikan berbagai program pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan TKD, atau setidaknya mengambil alih pembiayaan gaji pegawai agar daerah dapat fokus menjalankan pembangunan prioritas yang selaras dengan arah nasional.

"Kenapa? Ini kan kaitan dengan DAU kan juga pengurangan, sementara dari Kementerian PAN-RB kita mengangkat PPPK dan pegawai kemarin sementara pembiayaannya itu adalah dibebankan pada daerah," tutur Mahyeldi. "Oleh karena itu kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya."

Lebih jauh, Mahyeldi menyatakan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah penting dijaga agar agenda pembangunan dan pelayanan publik dapat tetap berjalan. Bahkan saat terjadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat seperti saat ini.

Dalam pertemuan dengan Bendahara Negara itu, seluruh kepala daerah menyampaikan aspirasi serupa dan berharap adanya langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah. Mahyeldi yakin komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah akan menghasilkan kebijakan baru yang adil, berkelanjutan, dan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mudah-mudahan dengan kita bertemu pada hari ini, diharapkan TKD-nya harus bisa meningkat lagi atau dikembalikan lagi. Atau seperti beberapa opsi yang kami sampaikan tadi itu kaitan dengan gaji pegawai kalau bisa mungkin tanggung jawab pusat," tuturnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan DBH.

Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.