KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan bahan evaluasi untuk operasional tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan setelah izin tambang tersebut dicabut oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Jadi kami akan membuatkan matriks bagaimana pemenuhan kewajiban secara keseluruhan,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 30 Januari 2026.

Yuliot menyampaikan evaluasi dilakukan untuk memetakan kewajiban yang telah dan belum dipenuhi oleh pengelola tambang. Proses ini tengah dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno. Evaluasi mencakup kewajiban teknis dan aspek lingkungan.

Kementerian ESDM menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup, termasuk kewajiban yang belum dituntaskan oleh PT Agincourt Resources sebagai pengelola sebelumnya. “Sehingga nanti pada saat sudah ada keputusan keberlanjutan proyek Martabe ini, siapa pun yang melanjutkan, bisa menjalankan sesuai regulasi dan tetap menjaga lingkungan,” ujar Yuliot.

Izin usaha tambang emas Martabe menjadi salah satu yang dicabut Satgas PKH. Konsesi tambang tersebut dikelola oleh PT Agincourt Resources.

Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Dony Oskaria, menyatakan pengelolaan tambang Martabe akan dialihkan ke badan usaha milik negara baru, PT Perminas. Perusahaan tersebut akan berada langsung di bawah Danantara.

Dony menegaskan Perminas berbeda dengan holding tambang MIND ID. “Pemerintah kan bisnisnya ada di bawah Danantara semua. Tentu diserahkan ke Danantara. (Perminas) perusahaan di bawah Danantara,” kata Dony.

Namun, ia menyebut komunikasi terkait peralihan pengelolaan tambang Martabe bukan dilakukan oleh Danantara. “Itu bukan dengan kami. Itu nanti mungkin akan dikomunikasikan,” kata Dony mengutip Antara, Rabu, 28 Januari 2026.